Minggu, 26 Maret 2017

Legislator menanggapi kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Kali Rungkut Kota Surabaya pasca diresmikannya pusat perbelanjaan dan hiburan Transmart sepekan lalu.Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Vinsensius ...
Terkini lainnya
  • Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyikapi protes sekitar 50 pedagang Pasar Wonokromo sisi barat jembatan Mayangkara atas kebijakan Perusahan Daerah Pasar Surya yang melakukan penggusuran stan pedagang di pasar ...
  • Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap memberikan penanganan khusus terhadap balita yang menderita gizi buruk, meskipun jumlah penderita di Surabaya relatif kecil.Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota ...
  • Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat melakukan evaluasi menyeluruh dalam upaya penanganan banjir seperti halnya Rencana Induk Sistem Drainase Kota atau Surabaya Drainase Master Plan ...
  • Legislator Kota Surabaya mendukung  lelang jabatan lurah yang dilakukan pemkot setempat dengan cara melakukan tes psikologi 250 pegawai yang saat ini masih menjabat Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan guna mengisi ...
  • DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, mendukung dimulainya pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem pada 2017 menindaklanjuti pertemuan Menteri Perhubungan  dengan Wali Kota Surabaya beberapa hari lalu."Kami ...
  • Komisi B Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya mengusulkan agar penggunaan Kartu Surabaya Pintar untuk penyaluran bantuan pendidikan bisa diterapkan di Kota Pahlawan.Ketua Komisi B DPRD Surabaya Agustin Poliana,  di ...
  • Pimpinan DPRD Kota Surabaya mempertimbangkan jika sharing (berbagi) pendanaan pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem di Kota Surabaya, tidak hanya melalui APBN murni melainkan juga APBD porsinya 70 : 30."Kalau ...
  • Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai Kota Surabaya lebih cocok diterapkan angkutan massal cepat (AMC) berbasis rel berupa MRT/LRT dari pada trem/monorail yang selama ini direncanakan Pemkot Surabaya.Anggota ...
  • Legislator menyoroti belum adanya pengalihan pelaksanaan pelayanan jasa tera yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.Anggota ...
  • Legislator menyarankan Pemerintah Kota Surabaya merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 38 Tahun 2016 tentang larangan anggota partai politik menjabat sebagai pengurus RT/RW dan LKMK karena dinilai bertentangan dengan UU di ...

Generated in 0.0065 seconds memory usage: 0.62 MB