Pacitan - Pusat Studi Gender Universitas Airlangga Surabaya mengidentifikasi ada 34 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

"Menurut catatan kami, hanya empat daerah yang telah memiliki perda perlindungan anak. Keempat daerah itu masing-masing adalah Surabaya, Malang, Tulungagung, serta Sidoarjo," ungkap Sekretaris PSG Universitas Airlangga Sri Endah Nurhidayati saat berkunjung di Kabupaten Pacitan, Rabu.

Kenyataan itu, menurut Endah, cukup ironis karena hampir semua daerah di Jatim sebenarnya telah memiliki badan pemberdayaan perempuan dan anak. Namun kenyataannya belum banyak yang secara khusus atau spesifik membuat payung hukum bagi peningkatan kualitas perlindungan anak.

Minimnya daerah yang memiliki perda dimaksud menunjukkan rendahnya kemauan politik (political will) masing-masing pemerintah daerah, terutama menyangkut anggaran untuk melindungi hak-hak hukum anak, baik dari risiko kekerasan fisik, seksual, maupun dari ancaman ekploitasi kerja.

"Kalau mau, setiap daerah sebenarnya punya kewenangan untuk mengajukan raperda ke legislatif. Masalahnya ada kemauan polirik atau tidak dari eksekutif," tandasnya.

Keberadaan peraturan itu sendiri dianggap penting, karena banyak hal dalam peraturan itu yang dapat menjamin masa depan anak, salah satunya dengan penanganan masalah-masalah pada anak secara integral.

Selain itu lahirnya perda juga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak, misalnya pengaturan kewajiban pemenuhan hak anak, apakah mutlak dilakukan negara atau negara ikut mengawasi pemenuhannya oleh orang tua.

Endah mengungkapkan seiring dinamisasi zaman, permasalahan pada anak secara umum kian kompleks, seperti masalah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.

Bidang pendidikan, misalnya, meski pemerintah meluncurkan program wajib belajar namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang tak dapat mengenyam bangku sekolah.

"Di sosial budaya, kita bicara tentang kultur dan arus budaya globalisasi. Hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi tidak terlindungi, khususnya pada informasi yang bukan pada tempatnya, misalnya, pornografi atau kekerasan, dan lain sebagainya," tuturnya. (*)