Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menunda pengumuman Peraturan Gubernur tentang nilai Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2013 di 38 daerah karena sampai saat ini belum berhasil memutuskan nilai final UMK.

"Rencananya 21 November 2013 Gubernur akan mengumumkannya. Tapi sampai kurang dua hari ini, belum ada keputusan karena masih ada beberapa masalah. Sehingga gubernur tidak bisa memaksakannya," ujar Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinarto, usai pertemuan dengan 38 kepala daerah di Kantor Bapeprov Jatim, Senin.

Sesuai aturan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 disebutkan Gubernur harus sudah menetapkan UMK selambat-lambatnya 40 hari sebelum diberlakukan 1 Januari 2013. Dengan demikian, gubernur sudah harus mengumumkannya pada 21 November 2013.

"Tapi, gubernur sudah secara lisan berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan disetujui," kata Asisten III Setdaprov Jatim tersebut.

Dalam rapat tertutup itu, Edy mengatakan bahwa diperlukan adanya formula sebagai standarisasi penetapan UMK berupa surat edaran yang menetapkan UMK berapa persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sehingga, lanjut dia, Gubernur Jatim Soekarwo memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov Jatim Hary Soegiri menghadap Muhaimin Iskandar di Jakarta.

"Harapannya agar Menakertrans menerbitkan semacam surat edaran yang bisa dipakai pedoman menetapkan UMK 2013," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tak berani secara sepihak berani memutuskan tuntutan buruh yang meminta UMK di ring satu yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto, sebesar Rp2,2 juta.

"Semua harus konsultasi ke Menakertrans, seperti apa konsepnya terkait penetapan UMK. Kami masih menunggu apa yang dimaksud pernyataan Menakertrans tentang KHL plus. Kedisnakertransduk juga akan menanyakannya," tukas dia.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini juga mengungkapkan pihaknya tidak bisa serta-merta memutuskan usulan UMK Rp2,2 juta meski ada desakan dari kaum buruh.

"Ya tidak bisa ditetapkan begitu saja. Pemprov itu pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintah pusat. Jadi semua harus dikonsultasikan dulu," terang Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (*)