Padang - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah akan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri pada 2017 khususnya pada sektor informal dan tidak memiliki keahlian.

Kebijakan tersebut disiapkan agar TKI yang berada di luar negeri hanya bekerja di sektor formal dan memiliki keahlian yang memadai sehingga terhindar dari berbagai kasus yang merugikan, kata dia di Padang, Selasa.

Ia menyebutkan, untuk mendukung rencana kebijakan itu, saat ini Indonesia telah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi khususnya yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga.

Sebelumnya, hampir 35 ribu TKI berangkat ke Arab Saudi setiap bulan untuk bekerja di sektor informal, kata dia.

Namun, kendati pengiriman telah dihentikan tetap saja ada WNI yang berangkat ke Arab Saudi dengan berbagai cara.

Akibatnya, hampir setiap tahun pemerintah membiayai pemulangan TKI di Arab Saudi yang jumlahnya rata-rata mencapai 6.000 orang.

Sementara di Malaysia, ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 2 juta WNI yang berada di 'negeri jiran' tersebut.

Pemerintah sempat menghentikan pengiriman TKI karena tidak diakui oleh pemerintah setempat dan akhirnya kembali dilanjutkan setelah ada penandatanganan nota kesepahaman untuk melindungi (MoU) guna memberikan jaminan perlindungan.

Selain itu saat ini terdapat sekitar 750 ribu WNI yang menjadi pekerja ilegal di Malaysia yang masuk melalui jalur tidak resmi dan rawan mengalami tindak kekerasan dan perlakukan diskriminatif.

Ia menambahkan untuk melindungi TKI yang ada di luar negeri pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.(*)