Surabaya - Pemkot Surabaya meminta semua Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Kota Pahlawan untuk segera mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), karena pihaknya akan memberlakukan sanksi bagi WNA yang terlambat mengurus administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, Rabu, mengatakan, dalam Perwali Nomor 28/2012 tentang Administrasi Kependudukan mengatur jika terlambat mengurus SKTT bagi warga asing akan dikenai denda.

"Bagi warga asing pemegang kartu izin tinggal sementara (KITAS) wajib melaporkan status kependudukannya untuk memperoleh SKTT. Ini juga berlaku bagi warga asing yang pindah datang dari luar negeri maupun dari luar kota Surabaya," katanya.

Di hadapan puluhan perwakilan konsulat negara-negara sahabat dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, ia mengatakan pemegang KITAS yang pindah datang dari luar negeri, pelaporannya paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya KITAS.

Untuk orang asing yang dari luar kota selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari kota asal. "Sanksi administrasi bagi yang terlambat sebesar Rp2 juta. Kalau sebelumnya memang masih diberikan toleransi tidak ada denda, namun per 1 Januari 2013 denda resmi berlaku," katanya.

Ia menambahkan, dasar hukum penerapan sanksi yakni UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perda Nomor 5/2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perwali Nomor 75/2011 yang perubahannya telah diatur dalam Perwali Nomor 28/2012.

Untuk proses pengurusan SKTT, lanjut dia, pemohon bisa datang langsung ke Kantor Dispenduk Capil, Jl. Manyar Kertoarjo 6 Surabaya dengan membawa fotokopi dokumen keimigrasian.

Dokumen itu harus ditunjukkan aslinya seperti KITAS, paspor, dan buku pengawasan orang asing, lalu fotokopi surat keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian, surat pengantar dari RT/RW setempat dengan mengetahui Lurah, serta sejumlah dokumen lainnya.

Pengurusan SKTT dikenai retribusi Rp25 ribu. Proses penyelesaiannya memakan waktu tujuh hari kerja.

"Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlakunya KITAS. Informasi selengkapnya terkait mekanisme dan persyaratan dapat dilihat di website dispendukcapil.surabaya.go.id," terang Anang.

Mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini mengungkapkan, saat ini tercatat 127 warga asing yang mengantongi SKTT Surabaya.

Diperkirakan masih 200 lebih orang asing masih belum memiliki SKTT, sedangkan untuk pemegang kartu izin tinggal tetap (KITAP) baru 20 orang yang sudah punya KK dan KTP untuk orang asing. (*)