Surabaya - Puluhan wali murid SDN Sememi I mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin, memprotes adanya pemberitaan media massa mengenai adanya penarikan uang bimbingan belajar ilegal yang dilontarkan oleh anggota Komisi D DPRD, Masduki Toha.

Ketua Komite SDN Sememi 1 Benowo, Budi, mengaku kecewa dengan beredarnya kabar penarikan uang bimbel di sekolahnya.

Menurut ia, anggota dewan semestinya melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah sebelum menyebarkan berita tersebut ke awak media.

"Saya tidak tahu ada motivasi apa dari pak Masduki (Anggota Komisi D) mengangkat masalah ini, padahal beliau sebenarnya seorang publik figur yang sudah cukup terkenal," kata Budi saat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya.

Menurut Budi, masalah bimbel yang terjadi pada siswa SDN Sememi 1 sebenarnya merupakan masalah yang cukup sepele. Namun, akibat gencarnya pemberitaan di media massa, mau tidak mau dirinya juga yang dibuat pusing karena kerap didatangi para wali murid.

Budi mengatakan bimbel atau les itu selama ini tidak ada paksaan. "Jika memang tidak percaya tanyakan langsung pada wali murid yang datang pada forum dengar pendapat kali ini," tegasnya yang juga diamini puluhan wali murid.

Oleh karena itu, dia menegaskan bila kedatangan pihak sekolah dan juga wali murid kali ini bukan bertujuan untuk melakukan unjuk rasa, apalagi meminta menurunkan Masduki Toha dari anggota Komisi D DPRD Surabaya.

"Sebab tujuan awal mereka kali ini, hanya ingin meminta klarifikasi pemberitaan yang meresahkan para orang tua siswa. Masak hanya gara gara uang Rp50-80 ribu saja jadi konsumsi di media massa," katanya.

Senada dengan Budi, Kepala sekolah SDN Sememi 1, Trubus juga membenarkan bila pihak sekolah tidak pernah menaraik iuran untuk biaya les. Dari total sekitar 1.300 anak didiknya, hanya sebagian kecil yang mengikuti les tersebut.

"Dalam satu kelas biasanya terdri dari 40-42 siswa. Padahal yang ikut les paling cuma 8-9 siswa dari masang-masing kelas, makanya saya kaget lihat pemberitaan di media," ungkap Trubus.

Trubus menjelaskan, SDN Sememi 1sebenarnya sudah memberikan banyak fasilitas kemudahan bagi para siswa, mulai dari pemberian buku gratis hingga buku lembar kerja siswa (LKS) yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak sekolah.

Untuk itu, dirinya tidak setuju bila ada yang mengatakan pelaksanaan les di luar sekolah hanyalah modus untuk melegalkan penarikan terhadap siswa.

Kebala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Eko Prastiyaningsih menyatakan hanya bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi di SDN Sememi 1.

Eko menjelaskan, memang untuk sekolah sudah gratis, akan tetapi tanggung jawaba pendidikan sebenarnya berada pada tri pusat pendidikan, yaitu orang tua, pemerintah dan masyarakat.

Menurut Eko, untuk pemerintah sebenarnya telah banyak memberikan fasilitas kepada para siswa. Namun tidak jarang karena menginginkan pendidikan terbaik bagi si buah hati, paa wali murid kemudian mengikutkan anaknya dengan mengikutkan privat atau les tambahan.

"Pada intinya satiap ada masalah kita pasti akan turun tangan," ujar Eko.

Sementara Anggota Komisi D, Masduki Toha membantah bila dirinya memiliki tujuan tertentu dibalik aksinya yang melaporkan kejadan tersebut ke media. Menurutnya, hati siapapun pasti akan terketuk apabila menemukan salah seorang siswa yang dilarang ikut les lantaran berasal dari keluarga tidak mampu.

Menurut Msduki, niatan awal dirinya menyebarkan berita itu ke media tidak pernah sekalipun terbesit untuk memojokan wali murid. Lebih dari itu, ia justru ingin membantu salah seorang peserta didik agar bisa menikmati fasilitas yang sama dengan siswa yang lain.

"Kalau tidak percaya tanya pada teman teman media yang hadir sekarang, bahwa pesan singkat yang saya kirim tidak ada kata-kata mendeskriditkan wali murid," jelasnya. (*)