Trenggalek - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Jawa Timur, mengajukan banding atas putusan perkara korupsi pabrik es "Tirta Rahayu" dengan terdakwa mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Gatot Purwato.

"Kami ajukan memori bandingnya kemarin (11/10) ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kami menilai putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Kasi Pidus Kejari Trenggalek, Janes Mamangke, Jumat.

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan pengajuan banding tersebut adalah vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor terlalu rendah dibanding tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.

"Karena setidak-tidaknya putusan korupsi itu 2/3 dari tuntutan, namun putusan yang dijatuhkan hanya 2,5 tahun atau setengahnya dari tuntutan kami 4,5 tahun penjara," ujarnya.

Janes berpendapat, beberapa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

"Pengajuan banding ini sudah menjadi kewajiban jaksa apabila vonis yang dijatuhkan terhadap perkara korupsi, mengingat kasus korupsi itu yang dirugikan bukan orang per orang saja namun bisa berdampak terhadap masyarakat luas," katanya.

Ia mengaku belum mengetahui apakah pihak terdakwa Gatot juga mengajukan banding terhadap putusan hakim tingkat pertama itu, karena hingga kini JPU belum menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Tipikor.

Selumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Aminun Rohman memvonis terdakwa Gatot Purwanto bersalah karena menerima gratifikasi senilai Rp580 juta dari rekanan yang mengerjakan proyek pabrik es Tirta Rahayu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek.

"Yang terbukti adalah pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga terdakwa Gatot di pidana penjara selama 2,5 tahun penjara," katanya.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda senilai Rp100 juta dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp580 juta subsidair kurungan tiga bulan.

Kasus korupsi pabrik es ini disidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah audit BPKB menemukan kerugian negara senilai Rp1,178 miliar. Beberapa kejanggalan lain juga ditemukan, mulai dari pembengkkan biaya pembangunan dari Rp2,270 milliar menjadi Rp5,281 milliar.

Meskipun belum ada kejelasan penambahan dana dalam APBD proyek sudah dikerjakan. Selain itu pembangunan barik es yang direncanakan tuntas pada 2009, tetapi di lapangan baru selesai Desember 2011. (*)