Surabaya - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendukung adanya upah minimum sektoral (UMS) yang diberlakukan di Jatim mulai tahun 2013 dan juga untuk kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2013.

"Pimpinan DPRD Surabaya berjanji akan mengawal usulan UMS dan kenaikan UMK 2013 itu," kata Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya, Jamaludin, Jumat.

Setelah diterima sejumlah pimpinan DPRD Kota Surabaya yang dipimpin Baktiono, ia menjelaskan upah minimum sektoral itu akan diberlakukan pada sektor tertentu, seperti perusahaan asing, hotel, dan sebagainya.

"Besaran UMS 2013 itu akan lebih tinggi lima persen dibandingkan dengan UMK 2013, sedangkan UMK 2013 telah kami usulkan naik 20-60 persen dari UMK 2012 sebesar Rp1.257.000 menjadi Rp1,5 juta hingga Rp2 juta," katanya.

Menurut koordinator Aliansi Buruh Jatim itu, para pimpinan DPRD Kota Surabaya mendukung UMS 2013 dan kenaikan UMK 2013 yang disesuaikan dengan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Pahlawan.

"Mereka menyatakan setuju dengan usulan kami, bahkan mereka siap mengawal survei KHL hingga menjadi acuan UMK 2013 dan UMS 2013 serta pelaksanaannya di lapangan kelak," katanya.

Ia menegaskan bahwa UMK dan UMS 2013 di Surabaya harus mengarah kepada peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta diiringi dengan penghapusan sistem "outsourcing" dan kontrak yang melemahkan buruh.

"Pemberlakuan UMS di Jawa Timur mulai tahun 2013 itu berdasarkan Kebijakan Gubernur melalui Surat Edaran 560/5914/031/2012 dan 560/13842/031/2012 Tentang UMK dan UMSK 2013," katanya.

Menjelang penetapan UMK 2013 pada November mendatang, ia mengatakan proses penentuan UMK Kota Surabaya untuk tahun 2013 juga sudah berjalan dengan dimulainya survei pasar untuk mengetahui besaran KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya.

"Perubahan standar KHL itu berdasarkan Permenakertrans 17/2005 yang telah berubah menjadi Permenakertrans 13/2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL yakni dari 46 menjadi 60 komponen KHL. Itu masih mungkin ada revisi lagi," katanya.

Terkait permasalahan "Outsourcing", pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Disnaker Kota Surabaya pasca-Moratorium Outsourcing yang dicanangkan Gubernur Jawa Timur per 1 Mei 2012 dan Moratorium Outsourcing skala nasional per 1 September 2012 telah betul-betul serius melaksanakan moratorium.

"Karena itu, di Surabaya sudah tidak ada lagi PPJP (perusahaan outsourcing) yang baru, tapi PPJP lama yang masih berjumlah lebih dari 300 dan PPJP ilegal yang berjumlah 500-an perlu penanganan secara serius," katanya.

Dalam pertemuan itu, para buruh juga menyampaukan sejumlah permasalahan sistem kontrak, THR, dan kasus-kasus perburuhan, seperti kasus di Kebun Binatang Surabaya, PT Miho Sukses Abadi, dan PT Cipta Gemilang Nusantara. "Kami minta bantuan DPRD untuk menyelesaikan guna kebaikan buruh," katanya. (*)