Jakarta) - Asosiasi Perusahan Jasa TKI kecam sistem kredit yang ditetapkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melalui lima lembaga keuangan yang mengenakan bunga dan biaya administrasi hingga 50 persen.

        Ketua DPD Apjati Jawa Timur Willem Elimkusumah ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu, menjelaskan ketentuan tersebut sangat memberatkan karena TKI menjadi "sapi perah" yang dirancang secara sistemik.

        "Kami mengecam ketentuan itu karena sebuah sistem hendaknya dirancang sesuai dengan arahan Presiden, yakni mudah, murah, cepat dan aman, tetapi sistem yang dibangun BNP2TKI justru sebalik," kata Willem.

        Dijelaskannya, sistem online yang dirancang BNP2TKI mengunci TKI sehingga tidak mempunyai pilihan lain untuk menggunakan alternatif pembiayaan lain. "Bahkan TKI memiliki uang tunai, harus tetap mengutang kepada dua BPR, dua koperasi dan satu bank yang ditunjuk BNP2TKI," ujar Willem.

        Beban yang harus ditanggung TKI berasal dari biaya adminstrasi yang mencapai 20 persen sedangkan bunga mencapai 30 persen dari dana yang mereka pinjam.

        Besarnya biaya sudah terlihat pada penunjukkan BPR, koperasi dan bank swasta. "Kami sudah menghitung biaya yang harus dikeluarkan TKI melalui lima lembaga pinjaman tersebut, hasilnya rata-rata beban yang harus ditanggung mencapai 50 persen dari beban utang yang mereka terima," kata Willem.

        Jumlah itu sangat besar, kata Willem, dan bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan Presiden, yakni murah. "Secara logika penunjukkan BPR saja sudah mengindikasikan bunga yang ditetapkan akan tinggi," katanya.

        Karena itu dia menyayangkan kebijakan-kebijakan yang diambil BNP2TKI tidak berpihak tetapi sebaliknya justru merugikan.

        Sebelumnya, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Y Poeloengan mengatakan per 1 Mei 2012, pembiayaan TKI sektor domestik TKI Hongkong, Macau dan Singapura wajib Melalui mekanisme perbankan dan lembaga keuangan yang baru ditetapkan pemerintah.

        Sistem pembiayaan ini nantinya akan dijalankan melalui sistem online yang sudah dikembangkan di BNP2TKI.

        "Perusahaan jasa TKI yang melakukan pembiayaan di luar lembaga keuangan dan perbankan yang ditetapkan pemerintah tidak akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)," ujar Lisna di Semarang, Jumat (30/3).

        Dia menerangkan penetapan lima bank yang diputuskan pemeintah itu sudah melalui proses seleksi ketat. Kelima lembaga keuangan itu telah diteliti dan dianalis hingga akhirnya mendapat persetujuan.

        Kelimanya adalah: 1) PT BPR Sentra Dana Makmur; 2) PT BPR Tata Karya Indonesia; 3) Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH); 4) Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH): 5;) PT Bank China Trust Indonesia
   Penetapan BNP2TKI tentang besaran biaya penempatan TKI Hongkong mengikuti Surat Keputusan (SK) yang telah diputuskan oleh Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kep.186/PPTK/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 yaitu sebesar 15.688.000.

         Biaya penempatan TKI Eks Hongkong sesuai dengan peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per 02/KA/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, yaitu sebesar Rp 5.911.000.

        Sementara untuk TKI Singapura sesuai dengan peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per.003/KA/I/2012 tanggal 24 Januari, biaya penempatan calon TKI Singapura sebesar Rp 10.933.000, dan eks TKI Singapura sebesar Rp 5.448.00. Adapun untuk Macao SAR untuk CTKI Rp 12.243.000,- EKS TKI Rp 4.903.000.

        Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Mokhlis ditempat berbeda menilai   pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk calon tenaga kerja hanya akan membebani calon TKI dan keluarganya, karena agunan dan bunganya sama dengan bunga bank komersil lainnya.

        Dia menilai sebaiknya KUR diberikan kepada TKI purna tugas, untuk modal pengembangan usaha, dan membuka usaha baru
(*)