Malang - Kementerian Agama Jawa Timur meminta agar madrasah yang berstatus swasta di wilayahnya segera dinegerikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut.

"Di Jatim ini adalah gudangnya madrasah, jumlahnya mencapai 17.576 madrasah, namun yang berstatus negeri hanya 319. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau yang masih swasta ini statusnya diubah menjadi negeri secara bertahap," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Drs H Syujak dalam Rembug Nasional guru madrasah di Malang, Selasa.

Dengan berubah status dari swasta menjadi negeri tersebut, katanya, diharapkan kualitas pendidikan di madrasah akan meningkat, karena fasilitas penunjang bisa dipenuhi dari pemerintah.

Selain minimnya madrasah yang berstatus negeri, lanjutnya, guru madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) juga sangat minim, sehingga madrasah yang jumlahnya belasan ribu itu juga kekurangan guru yang berstatus PNS.

Jumlah keseluruhan guru yang mengajar di madrasah di wilayah Jatim mencapai 144.778 orang, namun yang berstatus PNS hanya 18.778. Sehingga, kekurangan guru madrasah yang berstatus PNS masih sangat cukup banyak.

Apalagi, kata Syujak, wilayah Jatim ini juga menjadi salah satu gudang pondok pesantren, yakni mencapai 6.003, sehingga kebutuhan gurunya (ustadz) juga cukup banyak.

"Jumlah guru yang berstatus honorer, guru tidak tetap (GTT), guru tetap yayasan memang sudah memadai, tapi yang berstatus PNS ini sangat sedikit. Oleh karenanya, harus ada tambahan guru negeri, bahkan madrasah yang berstatus negeri," tandasnya. (*)