Jember - Ketua KPU Jember, Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini menyampaikan bahwa daftar pemilih masih menjadi potensi masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Dalam UU Pemilu yang baru, warga bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP dan hal ini menjadi potensi konflik yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu," kata Ketty dalam acara Sosialisasi UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Jember, Rabu.

Menurut dia, warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor.

"Warga dan partai politik semakin enggan melakukan kroscek terhadap pemutakhiran data dalam DPT karena warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP, sehingga penetapan DPT terkesan sia-sia," paparnya.

Ia menjelaskan persoalan DPT selalu menjadi potensi masalah dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, dan pemilu presiden di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Jember.

"Jujur saya akui bahwa DPT pada Pemilu 2009 di Jember sangat amburadul, sehingga banyak nomor induk kependudukan (NIK) ganda dan pemilih fiktif karena data awal yang diterima KPU berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat," katanya.

Kalau pemilih bisa menggunakan KTP, lanjut dia, tidak perlu ada pemutakhiran DPT yang berdampak pada pemborosan anggaran dan teknis yang terlalu rumit karena DPT tidak sepenuhnya akan dipakai dalam Pemilu 2014.

"Keleluasaan daftar pemilih dalam UU No 8 Tahun 2012 akan berdampak luar biasa pada pelaksanaan pemilu dan berpotensi rawan konflik yang harus diwaspadai oleh penyelenggara pemilu," katanya menambahkan.

Sementara mantan anggota Panwaslu Jember yang juga menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut, Siswoyo Hari Santoso, mengatakan persoalan DPT menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan pemilu.

"Potensi masalah pemilu di sejumlah daerah selalu diwarnai dengan amburadulnya DPT karena tidak validnya data pemilih yang berdampak pada perolehan suara masing-masing calon, sehingga hal itu harus diwaspadai pada Pemilu 2014 mendatang," katanya.(*)