Pamekasan - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura, mengajak guru yang selama ini berunjukrasa menuntut dirinya mundur karena diduga melakukan pungutan liar untuk berdialog.

"Kami senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan perubahan Kantor Kemenag Pamekasan ke arah yang lebih baik," kata Kepala Kemanag Pamekasan, Nurmaluddin, Jumat.

Dalam rilis yang disampaikan kepada ANTARA, Nurmaluddin menyatakan, isu yang diusung para pengunjukrasa yang menuntut dirinya mundur dan mengatasnamakan Persatuan Guru Pamekasan (PGP) merupakan tuduhan palsu dan fitnah.

Bahkan ia mempertanyakan guru yang telah dilecehkan sebagaimana tudingan pengunjukrasa hingga akhirnya menuntut dirinya mundur dari jabatan sebagai Kepala Kemenag Pamekasan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum pernah bertatap muka dengan Persatuan Guru Pamekasan, baik secara formal maupun informal," kata Nurmaludin.

Selain itu, kata dia, organisasi guru yang selama ini sudah dikenal dan diakui legalitasnya oleh pemerintah, bukan PGP, melainkan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

Organisasi PGRI ini, menurut mantan pejabat Kemenag Sampang itu, merupakan wadah organisasi semua guru, baik yang berada di bawah naungan Kemenag maupun guru yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik).

Kendati PGP merupakan organisasi yang belum diakui atau keberadaannya secara insidentil, Nurmaluddin meminta, agar setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui cara musyawarah, sehingga tidak membias dan pada akhirnya hanya menambah masalah, bukan justru menyelesaikan masalah.

"Dialog kan merupakan cara yang sangat elegan, beretika dan bernuansa akademis dalam menyelesaikan masalah," kata dia.

Pada bagian lain, Nurmaluddin juga mempertanyakan tentang status guru para pengunjukrasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatannya yang digelar pada tanggal 4 Juni 2012 kemarin.

Sebab, menurut dia, saat itu siswa-siswi madrasah mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas (UKK).

"Tidak mungkin kalau mereka benar-benar guru lalu mengorbankan kewajibannya terhadap anak didik disaat siswa-siswi itu memperjuangkan nasib mereka untuk naik kelas," kata Nurmaluddin.

Unjuk rasa yang dilakukan warga dengan mengatas namakan diri sebagai perwakilan guru, murid dan staf KUA menuntut Kepala Kemenag Pamekasan Nurmaluddin mundur dari jabatannya telah berlangsung selama tiga kali.

Pertama digelar pada tanggal 15 Mei, 25 dan pada tanggal 4 Juni 2012 dengan tuntutan yang sama.

"Semua tudingan pengunjukrasa tentang saya itu tidak benar, makanya saya meminta agar mereka sebaiknya melakukan dialog, biar persoalan ini jelas," pungkas Nurmaluddin, menegaskan. (*)