Banyuwangi - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa mengatakan undang-undang perlindungan anak di kabupaten/kota melalui peraturan daerah sangat penting untuk mencegah kekerasan yang dialami anak-anak di kabupaten setempat.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI dalam dialog yang berjudul "Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak" yang digelar tim penggerak PKK di pendapa Shaba Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

"Mereka perlu mendapat perlindungan dan pendampingan hukum melalui sebuah produk hukum di daerah hingga pusat, apalagi saat ini banyak kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak," tuturnya.

Menurut dia, banyak kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, hingga kekerasan di sekolah.

"Belajar dari kasus-kasus tersebut, saat ini sudah saatnya anak-anak mendapat perlindungan melalui undang-undang. Jangan sampai ada kasus yang melibatkan anak-anak dan dia yang menjadi korban," paparnya.

Sementara perwakilan Global Peace Festival Indonesian Foundation (GPIF) Nadia Pratiwi Tarigan mengatakan pencegahan terhadap tindak kekerasan yang dialami anak-anak di sekolah, rumah tangga atau lingkungan diperlukan sebuah lembaga formal untuk mendidik para ibu-ibu.

"Lembaga itu nantinya bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarga, sekolah, dan lingkungan agar kasus kekerasan bisa dicegah," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut istri Bupati Banyuwangi, Dhani Azwar Anas, mengatakan PKK Kabupaten Banyuwangi sudah membuka lembaga pendidikan berupa Sekolah Keluarga Sakinah dengan bekerja sama STAI Ibrahimi dan Universitas Negeri Malang.

"Rencananya sekolah itu akan dibuka pada Oktober mendatang dan pemkab akan memprioritaskan kader PKK dalam lembaga pendidikan itu," tuturnya.

Kabupaten Banyuwangi memiliki regulasi untuk melindungi anak-anak berupa peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan memiliki lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pengaduan anak dan perempuan.(*)