"Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua" demikianlah di antara isi Kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad XIV.

Semangat yang kemudian menjadi semboyan Indonesia itu tertulis dengan jelas di Lambang Negara Indonesia "Garuda Pancasila". Artinya, disadari oleh founding fathers bangsa ini bahwa kebhinekaan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Semangat toleransi, "tepo seliro", saling menghargai, dan mengedepankan semangat persamaan untuk Indonesia, terus dipupuk melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, tapi justru memperkaya khazanah kehidupan masyarakatnya. Perbedaan adalah rahmat.

Namun, yang cukup memprihatinkan belakangan ini adalah munculnya kasus-kasus kekerasan bernuansa SARA di berbagai daerah. Semangat kebersamaan, rasa solidaritas, rasa saling menghargai dan menghormati, seakan semakin tipis atau bahkan hilang. Apakah kondisi ini sebagai indikasi kian tergerusnya nilai-nilai Pancasila oleh globalisasi, hedonisme dan pragmatisme ? Bisa jadi begitu.

Sejumlah kalangan kini merasa khawatir mulai tercerabutnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dulu dengan sistematis ditanamkan kepada masyarakat, utamanya melalui siswa didik di bangku sekolah, saat ini seperti tak tampak lagi, tak terdengar lagi.

"Indonesia bermacam agama, ratusan suku dan budaya hanya dapat disatukan oleh Pancasila. Tapi apakah Pancasila kini masih sakti ? Masihkah nilai-nilai Pancasila hidup dalam setiap sendi kehidupan masyarakat saat ini? " Untuk menjawabnya tentu butuh perenungan yang dalam.

Berbagai peristiwa yang keluar dari nilai-nilai Pancasila sudah sepatutnya dikembalikan kepada relnya. Masyarakat yang "mengagungkan" demokrasi model kapitalis yang bebas sebebas-bebasnya atas nama hak asasi manusia, belum tentu sepenuhnya cocok dengan kondisi Indonesia. Nenek moyang Bangsa Indonesia telah mengenal dan menerapkan kearifan lokal, mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Tidak ada kebebasan absolut. Bukankah kebebasan itu sebenarnya dibatasi juga oleh kebebasan orang lain?

Contoh nyata kearifan lokal dan tingginya semangat kebersamaan itu di antaranya ditunjukkan oleh para Pendiri Bangsa yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa kesatuan, meskipun Suku Jawa yang mayoritas memiliki Bahasa Jawa yang sudah cukup menyebar.

Pandiri bangsa juga menyadari, walau penganut Islam di Tanah Air mayoritas, tapi dengan ikhlas Indonesia menyatakan bukan Negara Islam.

Semestinya, seluruh elemen masyarakat secara bersama bisa memaknai Pancasila dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan akan menghasilkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang besar, bermartabat dan kuat.

"Sebenarnya, pemerintah adalah motor pengerak tatanan konstitusi kita agar Pancasila tidak hanya wacana, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya lima sila yang bisa dideskripsikan dalam tatanan kenegaraan kehidupan pendidikan dan lainnya. Fungsi tersebut seharusnya diambil alih dan berwenang adalah pemerintah".

Pemerintah, selama ini cenderung hanya berwacana dan hanya menampilkan seremonial-seremonial belaka, tapi belum sepenuhnya mengamalkan Pancasila. Salah satu contoh, kedaulatan energi asing makin masuk dan semua dikuasai asing, liberalisasi migas semakin menggurita.

Itu tandanya, Pancasila dimaknai sebagai dasar negara di atas kertas oleh pemerintah, tetapi tidak dilaksanakan semestinya dalam bernegara. "Kita kehilangan arah".

Berdasarkan survei BPS tahun 2011 dengan jumlah responden sebanyak 12.056 orang di 181 kabupaten/kota yang berada 33 provinsi dari berbagai lapisan masyarakat, menyebutkan bahwa sebanyak 79 persen responden ingin mempertahankan Pancasila dan 89 persen menganggap masalah sosial bangsa bisa diselesaikan oleh nilai-nilai Pancasila.

Jadi, Pancasila masih dikehendaki oleh masyarakat. Tinggal pemerintah yang harus nyata mengimplementasikannya, masyarakat dipastikan "manut" kepada pemimpin yang amanah dan jadi panutan, bukan dimaknai pemberi perintah semata.

Karena itu, 1 Juni yang selalu diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila diharapkan bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan spirit kebersamaan dan berbagai hal yang berkaitan dengan berkebangsaan. Diakui atau tidak, Pancasila telah menyelamatkan tatanan heterogenitas di Indonesia. (*)