Surabaya - Ratusan buruh Jawa Timur yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan sekitarnya, menggelar aksi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu, untuk menolak "outsourcing".

"Data Pemprov Jatim hingga April mencatat 1.022 perusahaan jasa penyedia pekerja (PPJP) dengan lebih dari 112.295 buruh outsourcing dan 90 persen bekerja di sektor produksi," kata Sekretaris Umum SPAI FSPMI Djamaluddin Malik di sela-sela aksi yang juga diikuti Srikandi Metal dan aliansi lainnya itu.

Didampingi Ketua Umum SPAI FSPMI Obon Tabroni, ia menjelaskan hal itu bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2011 yang intinya menolak "outsourcing".

"Pasal 66 UU 13/2003 mengatur outsourcing tidak boleh digunakan kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, kecuali kegiatan penunjang," katanya.

UU itu menyebutkan kegiatan penunjang itu seperti usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan (katering), usaha tenaga pengaman (security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.

Pada 17 Januari 2011, MK melalui Putusan 27/PUU-IX/2011 memutuskan frasa "perjanjian kerja waktu tidak tertentu" (PKWTT) dalam Pasal 65 ayat (7) UU 13/2003 dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" (PKWT) dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945.

PKWTT dan PKWT itu bertentangan sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

"Jadi, MK memutuskan dua model skema perlindungan, yakni harus dengan PKWTT dan boleh dengan PKWT tapi dengan syarat Transfer of Undertaking Protection of Employment atau ada jaminan pengalihan kepada perusahaan pemenang tender," katanya.

Putusan MK itu disambut gembira seluruh buruh, karena buruh selama ini hanya dianggap sebagai komoditas oleh para pemilik modal dan outsourcing telah membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena gampang dipecat, sulit berserikat, kerja paksa, upah murah (Rp300 ribu/bulan), tidak ada cuti dan tidak ada jaminan sosial.

Namun, adanya lebih dari 112.295 buruh outsourcing di Jatim dengan 90 persen bekerja di sektor produksi menunjukkan fakta sebaliknya, bahkan data Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim dan LBH Surabaya mencatat 91,8 persen korban dari pelanggaran THR 2011 adalah buruh outsourcing.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. "Aksi kali ini hanya pemanasan untuk aksi 1 Mei di Kantor Gubernuran dan Gedung Negara Grahadi," katanya. (*)