Jember - Koordinator United States Agency for International Development (USAID) Jawa Timur, Dina Limanto, mengatakan bahwa sejumlah sekolah di Jawa Timur belum memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

Hal tersebut disampaikannya di sela lokakarya "Implementasi Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Jember, Jatim, Kamis.

Menurut dia, lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekolah tentang standar pelayanan minimal pendidikan dan membantu sekolah setempat untuk menerapkan SPM pendidikan itu.

"USAID mendampingi sebanyak 20 sekolah yang terdiri atas 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiah (MI), dan dua sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di Kecamatan Tanggul, Silo, Sukowono, dan Semboro, di Kabupaten Jember," paparnya.

Ia menjelaskan ada lima kabupaten/kota di Jatim yang didampingi USAID dalam menerapkan SPM di bidang pendidikan dan kesehatan, yakni Kabupaten Probolinggo, Tulungagung, Jember, Bondowoso, dan Kota Probolinggo.

"Di lima kabupaten/kota itu, perwakilan USAID telah melakukan survei terhadap adanya komplain pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, namun hasil terhadap survei itu masih dalam proses analisis," katanya menjelaskan.

Dina mengemukakan bahwa sejumlah sekolah tidak memiliki keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada orang tua siswa sehingga USAID akan memberikan pendampingan untuk mendorong sekolah tersebut transparansi dalam pengelolaan sekolah.

Sementara itu, Koordinator USAID Jember, Sri Rahayu, mengatakan bahwa sejumlah sekolah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan benar.

"Banyak sekolah yang membuat rancangan kebutuhan dengan menyalin rancangan kebutuhan sekolah lain tanpa melihat kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan. Hal ini berdampak pada kualitas dan sarana pendidikan yang kurang maksimal," katanya menjelaskan.

Sejumlah sekolah yang telah disurvei, kata dia, tidak memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas sehingga terkesan pihak sekolah hanya menjalankan kewajiban rutin tanpa perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. (*)