Pamekasan - Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mendesak Bupati Pamekasan memberikan sanksi tegas terhadapa kepala desa (Kades) yang selama ini terbukti menggelapkan bantuan beras bagi masyarakat miskin.

"Bupati harus berani memberikan sanksi tegas kepada oknum kepada desa yang terbukti telah menggelapkan bantuan raskin, karena hal itu jelas sangat merugikan rakyat miskin," kata Ketua FKMP Mohammad Sahur Abadi, Rabu.

Jika, sambung Sahur, tidak ada sanksi terhadap pelaku penggelapan raskin maka menurut dia, bupati sama dengan melindungi oknum kepala desa pelaku penyimpangan bantuan raskin.

Sementara, saat ini masyarakat perdesaan di Pamekasan sudah banyak yang terancam kelaparan akibat persediaan pangan mereka sudah habis.

"Yang perlu diperhatikan secara serius, pada bantuan raskin itu ada hak anak yatim. Itu yang terpenting, karena Pamekasan sendiri kan merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam," terang Sahur.

Membiarkan hak orang miskin dan anak yatim digelapkan, menurut mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura (UIM) ini sama dengan mengingkari syariat Islam.

Dugaan penggelapan bantuan raskin oleh oknum kepada desa di Kabupaten Pamekasan sepanjang 2011 hampir terjadi di semua wilayah kecamatan. Bahkan ada sejumlah desa yang tidak mendistribusikan raskin hingga enam bulan.

"Menurut kami itu sudah sangat keterlaluan dan tidak boleh terus dibiarkan pada 2012 ini," ucapnya, menegaskan.

Sebelumnya, komisi D DPRD Pamekasan telah memanggil sebanyak empat orang kepala desa yang dilaporkan masyarakat tidak menyalurkan bantuan raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Keempat kepala desa itu masing-masing Kepala Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kepala Dasok, Kepada Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, dan Kepala Desa Toket, Kecamatan Proppo.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun mengatakan, pemanggilan keempat kepala desa itu untuk mengklarifikasi dugaan penggelapan raskin yang dilaporkan oleh masyarakat.(*)