Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mendukung pemerintah kota (pemkot) melakukan evaluasi kinerja secara terus menerus terhadap kontraktor yang membangun sejumlah proyek di Surabaya.

Evaluasi tersebut perlu dilakukan mengingat saat ini banyak kontraktor yang melanggar aturan yang ditetapkan Pemkot Surabaya. Agar tidak terjadi kecurangan dalam pengerjaan proyek yang didanai APBD tersebut, maka Komisi C meminta evaluasi secara berkelanjutan.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Sachiroel Alim, mengatakan, banyaknya proyek pembangunan yang terbengkalai, khususnya pengerjaan jalan dan saluran air di Surabaya bukan semata-mata kesalahan pemkot, melainkan juga adanya permainan di pihak kontraktor pelaksana.

"Ada sejumlah kontraktor nakal yang berani menawar murah sebuah proyek pembangunan dalam proses lelang dengan tujuan untuk mendapatkan proyek tersebut, namun setelah itu kontraktor yang bersangkut mencoba mencari keuntungan pribadi dengan menjual kembali proyek yang didapat atau disubkan ke pihak lain," katanya.

Adapun kontraktor yang terancam diberi sanksi di antaranya CV Sono Kembang Baru yang mengerjakan pintu air Simo dengan nilai proyek Rp499 juta, CV Jaya Abadi Bersama mengerjakan pembangunan paving di Medokan Ayu dengan nilai Rp1,2 miliar dan jalan Ubi senilai Rp636 juta.

"Untuk CV Jaya Abadi Bersama sudah dua bulan tidak dikerjakan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, PT Widya Satria mengerjakan tutup saluran di Nambangan dengan nilai Rp1,9 miliar dengan catatan tidak memenuhi spesifikasi. "Untuk pembangunan kontraktor pembangunan saluran di Bogowonto yang tahu pemkot," ujuarnya.

Menurut dia, di antara kontraktor bermasalah tersebut ada kontraktor yang mendapatkan lima sampai sepuluh proyek, kemudian dijual lagi sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi molor. Tentunya hal ini perlu adanya tindakan dari pemkot.

Bahkan yang memprihatinkan lagi, lanjut dia, kontraktor yang berani menawar murah dan kemudian menjual lagi proyek yang didapat, sama sekali tidak bertanggung jawab atas proyeknya. Bahkan tidak jarang, sebuah proyek pembangunan dibiarkan begitu saja oleh kontraktor pemenang lelangnya lantaran tidak dapat pembeli.

Kecurangan lain yang kerap dilakukan oknum kontraktor adalah tidak mengerjakan proyek sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). Dampaknya, penyelesaian proyek molor dari batas waktu yang sudah ditetapkan.

"Pengerjaan proyeknya tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga kualitas bangunannya sangat rendah, contohnya pengerjaan beton di Jalan Sriwijaya, seharusnya kekuatan beton yang digunakan K 350. Tapi yang digunakan beton dengan spesifikasi K 291," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya, mengatakan, pihaknya telah memberikan sanksi kepada tiga rekanan tersebut dengan memasukkannya ke dalam daftar hitam atau "black list".

Dengan demikian tiga rekanan tersebut tidak bisa mengikuti lelang proyek yang dilakukan pemkot. "Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait soal penindakan terhadap kontraktor nakal. Akhirnya diputuskan ada tiga rekanan yang masuk daftar hitam itu," katanya.

Namun demikian, Erna belum berani mengumumkan nama-nama rekanan tersebut yang masuk daftar hitam tersebut. Hanya saja rekanan yang masuk daftar hitam tersebut mengerjakan sejumlah proyek, yaitu proyek pavingisasi senilai Rp1,2 miliar di Medokan Asri Barat VI-VIII. (*)