Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo)memutasi Kepala Dinas Sosial Jatim Mustofa Chamal Pasha beserta tiga pejabat lainnya, Senin.

Mutasi ini diduga kuat buntut dari besarnya informasi yang menyebutkan bahwa Mustofa meminta setoran ke anak buahnya dan rekamannya menyebar luas di media.

"Bekerja itu harus menjaga pencitraan birokrasi agar menjadi lebih baik dan dicintai masyarakat," ujar Soekarwo kepada wartawan di sela pelantikan pejabat baru di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya.

Dalam jabatan barunya, Mustofa dipindahkan menjadi staf ahli gubernur bidang pemerintahan. Sedangkan Kepala Dinas Sosial yang baru dipercayakan kepada Idrus Ahmad yang sebelumnya sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan.

Pelantikan kali ini berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2/2159 s/d 2162/212/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

Selain Mustofa dan Idrus, ada empat pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang juga dilantik, yakni mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro Soekardi yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Jabatan lama Soekardi diisi oleh Cipto Wiyono yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Pengganti Cipto Wiyono sendiri adalah Sukiman yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Sementara itu, pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengatakan, setiap persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan seharusnya dikonsultasikan dan diselesaikan di tingkat internal.

"Kalau diistilahkan rumah tangga, setiap masalah didalamnya, seharusnya yang berhak diajak bicara itu orang dalam dulu, bukan orang luar," tutur Pakde Karwo menyinggung persoalan yang terjadi di Dinas Sosial Jatim karena tidak bisa menciptakan keharmonisan internal.

Sedangkan, mutasi pejabat tingkat eselon II di lingkungan pemprov dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Dikatakan mantan Sekdaprov Jatim tersebut, pada November dan Desember pihaknya kembali menggulirkan gerbong mutasi.

Sekedar diketahui, dua kepala SKPD yakni Kepala Satpol PP Jatim, Dwi Sisparyanto, dan Kepala Badan Perpustakaan Arsip Jatim, Masruri, sudah dinyatakan tidak bisa bekerja keras oleh dokter karena kesehatannya yang terganggu. Kemungkinan besar keduanya juga akan diganti oleh pejabat setingkat lainnya.