Pacitan - Kabupaten Pacitan berhasil masuk nominasi penerima penghargaan dibidang penanggulangan kemiskinan "Pro Poor Award", bersama lima kabupaten-kota lain di Jawa Timur.

"Lima daerah lain yang juga masuk nominasi adalah Kabupaten Trenggalek, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Sidoarjo, serta Kota Surabaya," papar Ketua Tim Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Pemprov Jatim, Totok Suwarto di Pacitan, Rabu.

Ia menjelaskan, ada tiga kategori dalam penghargaan "Pro Poor Award" yang digelar Pemprov Jatim dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, yakni kategori pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serta perorangan.

Kabupaten Pacitan sendiri masuk nominasi melalui kategori pemerintahan, sementara kelima daerah lain sebagian terbagi pada kelompok kategori lembaga swadaya masyarakat serta perorangan.

Totok tak menjelaskan secara mendetail berapa peserta/daerah yang secara khusus masuk kategori pemerintahan. Namun melihat skema distribusi nominasi yang hanya diisi enam kabupaten/kota, dari tiga kategori yang diperebutkan, ia memastikan peluang Kabupaten Pacitan untuk lolos cukup besar.

Peluang serupa tentu saja juga dimiliki Kabupaten Trenggalek maupun keempat kabupaten/kota lain yang dinilai memiliki prestasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

"Untuk menjadi yang terbaik keenam daerah ini harus mengevaluasi penilaian yang meliputi banyak aspek, seperti komitmen dan konsitensi pengentasan kemiskinan, dukungan data dan fakta, serta dukungan kultur masyarakat. Hasil evaluasi yang berupa data administratif dan presentasi selanjutnya akan dinilai kembali di tingkat provinsi," terangnya panjang lebar.

Totok menjelaskan, penilaian dimulai dari penelaahan hasil evaluasi dan pemberian skor pada berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan serta anggaran.

Tahapan penilaian tidak berhenti disitu saja. Untuk daerah yang dinyatakan lolos, mereka harus kembali memberikan penjelasan teknis dalam sebuah presentasi di hadapan tim penilai. "Dari hasil presentasi itu ditentukan skor untuk menentukan rangkingnya," tandasnya.

Penghargaan "Pro Poor Award" telah digelar Pemprov Jatim sejak dua tahun lalu. Selain sebagai bentuk amanah konstitusi, kegiatan semacam itu sekaligus sebagai stimulan untuk mempercepat akselerasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur.

Karena itu, ia berharap, hasil-hasil evaluasi dan penilaian itu pada kelanjutannya bisa dijadikan patokan untuk melahirkan sebuah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Ia lalu mencontohkan munculnya fenomena kemiskinan antara satu daerah dengan lainnya berbeda, seperti di Surabaya dan di Kabupaten Pacitan, sehingga akan mempengaruhi formulasi kebijakan penanggulangannya itu sendiri.

"Jika di Surabaya kemiskinan karena pengangguran, maka di Pacitan kemiskinan terjadi karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Perbedaan semacam ini tentu tidak bisa dilakukan upaya penanggulangan dengan konsep seragam, melainkan harus kasuistis," ujarnya.