Surabaya - Inspektorat Kota Surabaya, Senin, memeriksa 11 pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat terkait adanya kasus pemotongan honor pegawai dalam kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan 2010.

Informasi yang dihimpun ANTARA di Pemkot Surabaya menyebutkan 11 pegawai Dispendukcapil merupakan tim verifikasi data dalam kegiatan Pemutaakahiran Data Kependudukan 2010.

Mereka yang diperiksa ini adalah Vicentius Andoko, Tien Novita, Agus Salim, Muhammad Taufik, Sulis Setyaningsih, dan Yane Lusiana Ndoen. Selain itu Enny Suharyanti, Wiwik Sriwiyati, Nur Fadilah, Kurniawan Ari Utomo, Aris Puspita Diah Noritasari dan Ahmad Didik Muljadi.

Namun dari 11 orang yang dipanggil, hanya sembilan yang datang. Aris Puspita Diah Noritasari tidak datang karena absen dan Mochammad Taufik juga tidak datang karena sakit.

Jumlah ini baru sebagian dari 22 pegawai Dispendukcapil yang diperiksa Subdit Satuan Pidana Korupsi (Satpikor) Polda Jatim Polda Jatim.

Pantauan ANTARA di kantor Inspektorat menyebutkan para pegawai Dispenduk datang menggunakan mobil Toyota Kijang dan dua sepeda motor. Begitu datang, mereka langsung masuk ke Inspektorat.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Imam Sugondo belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya selalu bernada tidak aktif. Begitu juga Basari, Kepala Bidang yang memimpin pemeriksaan ini juga tidak berhasil dihubungi.

Ketika hendak ditemui di ruang kerjanya, seorang staf Inspektorat menyatakan Basari sedang rapat. "Pak Basari masih rapat," kata staf ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengatakan sebetulnya deteksi dini yang dilakukan Inspektorat lebih baik. "Kalau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum menemukan adanya kerugian negara, tapi kalau Inspektiorat bisa menemukan lebih awal akan lebih baik, sehingga kerugian bisa ditekan," katanya.

Bambang mengatakan meski Polda Jatim telah menemukana adanya kerugian negara, inspektiorat tetap harus melakukan pemeriksaan internal. Kalau internal sifatnya hanya administratif kalau ada unsur pidana nanti hubungannya sama kepolisian.

"Kami minta Inspektorat bekerja profesional dalam kasus ini," ujarnya.

Diketahui pelaksanaan program Pemutakhiran Data Kependudukan 2010 menggunakan dua sumber dana yakni dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN tahun 2010 sebesar Rp2.683.148.035 dan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2010 sebesar Rp870.895.869, sehingga total dana sekitar Rp3.554.043.904.