Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), mewaspadai pelacuran terselubung di kawasan ring I kawasan minyak Blok Cepu, Kecamatan Kalitidu dan Ngasem, dengan munculnya sejumlah tempat kost berkelas di kedua wilayah tersebut.

"Kami mensinyalir tempat kost yang bermunculan di Kecamatan Kalitidu dan Ngasem disalahkangunakan para pendatang dari luar daerah," kata Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Bojonegoro, Kamidin, Jumat.

Ia menjelaskan, kehadiran para pekerja migas Blok Cepu dari luar daerah yang menempati rumah kost yang bermunculan di kawasan itu, masih belum bisa termonitor secara pasti. Termasuk, jumlah pendatang dari luar daerah yang masuk ke kawasan Blok Cepu di luar pekerja migas, juga belum jelas.

"Kami akan melakukan penertiban kependudukan warga luar daerah yang kost di kedua kecamatan itu," ujarnya.

Ia mencontohkan, kejadian beberapa waktu yang lalu di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, warga setempat menggerebek sebuah rumah kost yang dihuni bukan pasangan suami istri. Tidak hanya itu, diperkirakan para pekerja migas Blok Cepu ada yang melakukan kawin siri atau kumpul kebo.

Dari informasi yang diterima, sebagian rumah kost yang ada tersebut, dihuni para pekerja proyek migas Blok Cepu, dengan tarif jauh lebih mahal, dibandingkan tempat kost di kota, dengan fasiltas yang lebih bagus. Diperkirakan, jumlah para pekerja proyek migas Blok Cepu, akan terus bertambah dan pada tahun 2013 bisa mencapai 1.000 orang.

"Penertiban akan kami awali dari kota, dengan menanyai identitas penghuni kost termasuk tujuan datang ke Bojonegoro," kata dia..

Menurut dia, dibutuhkan peraturan daerah (perda) yang mengatur pendatang dari luar daerah yang masuk kawasan Blok Cepu, sebagai antisipasi berkembangnya daerah Bojonegoro, sebagai daerah industri migas.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto menyatakan, jajarannya akan melakukan studi banding kependudukan di Jakarta. Di Jakarta, ada peraturan yang mengatur pendatang dari luar daerah yang masuk Jakarta.

"Penertiban pendatang ke kawasan Blok Cepu, mendesak dibutuhkan perda dan kami akan mempelajari bagaimana cara DKI dalam menangani pendatang dari luar," katanya.