Malang - Anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang bertambah sebesar Rp39 miliar dari APBD melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Sutiaji, Sabtu, mengatakan, anggaran sebesar itu harus dikaji lagi termasuk untuk penggunaannya. "Kalau penggunaannya jelas dan peruntukannya juga tepat kan tidak ada masalah," katanya.

Dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang tertuang dalam PAK APBD 2011 disebutkan bahwa tambahan anggaran untuk Disdik sebesar Rp39 miliar sehingga total anggaran yang dikucurkan ke Disdik mencapai Rp142 miliar dari Rp103 miliar.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang diperkirakan akan mendapatkan tambahan anggaran cukup besar ternyata dalam PPAS PAK hanya tercantum sebesar Rp1,3 miliar. Dari Rp37,2 miliar menjadi Rp38,9 miliar.

Padahal DPU membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membenahi infrastruktur jalan di Kota Malang yang jumlahnya titiknya tidak sedikit. Bahkan, banyak jalan yang tingkat kerusakan cukup parah sehingga tidak bisa dilalui kendaraan.

Lebih lanjut Sutiaji mengatakan, dengan adanyan tambahan anggaran yang cukup besar, bahkan mengalahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, Disdik juga harus mampu mencakup berbagai masalah pendidikan, mulai dari masalah bangunan fisik hingga kinerja dan kemampuan para pendidik.

Selama ini, katanya, keluahan yang muncul dari orang tua siswa juga cukup banyak, namun sebagian besar berkaitan dengan pungutan (biaya) yang cukup tinggi, bahkan mencapai jutaan rupiah.

Jika Disdik mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp39 miliar, sektor kesehatan yang seharusnya juga mendapat perhatian seperti Disdik justru hanya mendapat tambahan sebesar Rp2,7 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp44,3 miliar. Sehingga total anggaran kesehatan setelah PAK mencapai Rp47 miliar.

"Sebenarnya sektor kesehatan ini tidak kalah penting dari pendidikan, apalagi mulai awal bulan lalu program jampersal sudah diberlakukan. Otomatis kan ada tambahan pengeluaran," ujarnya menambahkan.*