Pamekasan - Sekolah negeri di Pamekasan masih menarik sumbangan uang gedung kepada peserta didik baru dengan alasan untuk perbaikan gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Achmad Hidayat, Rabu, menjelaskan pihaknya tidak melarang sekolah menarik sumbangan uang pembangunan dengan catatan harus mendapatkan persetujuan orang tua siswa.

"Yang kedua, penarikan sumbangan uang gedung itu, harus berdasarkan persetujuan dari bupati," kata Achmad Hidayat.

Jika, sambung dia, penarikan sumbangan uang gedung atau uang pembangunan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yakni para wali murid dan Bupati Pamekasan, maka itu tergolong pelanggaran.

Menurut Achmad Hidayat, pemerintah selama ini memang mengalokasikan anggaran untuk perbaikan gedung sekolah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, kata dia, anggaran yang dialokasikan sangat minim dan belum mampu memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

"Dana untuk perbaikan dan penambahan gedung baru selama ini terbatas," ucapnya, menjelaskan.

Oleh sebab itu, sambung Dayat, pihaknya sengaja tidak menyampaikan surat edaran larangan penarikan uang gedung kepada lembaga pendidikan negeri di bawah naungan Disdik Pamekasan, sebagaimana dilakukan Disdik lain di Madura, semisal di Kabupaten Bangkalan.

Kendatipun demikian, kata Dayat, Disdik tetap meminta kepada pihak sekolah agar tidak terlalu memaksa kepada siswa yang tidak mampu untuk membayar sumbangan uang gedung.

"Sekolah harus tetap memberi kesempatan kepada keluarga miskin. Jangan sampai ada orang tua yang mengeluarkan anaknya hanya karena tidak mampu membayar uang sekolah," paparnya, menjelaskan.

Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dari APBD 2011 di Kabupaten Pamekasan lebih besar dibanding alokasi anggaran di Kabupaten Bangkalan. Sebab Pemkab Pamekasan sendiri telah memperioritaskan pembangunan pada bidang pendidikan.

Hanya saja, instruksi bebas pungutan uang gedung pada peserta didik baru pada tahun pelajaran 2011-2012 ini hanya dilakukan oleh Pemkab Bangkalan, meski kabupaten paling barat di Madura ini belum menjadikan pendidikan sebagai perioritas pembangunan.