Beirut - Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), Kamis, mengutuk pelanggaran yang setiap hari dilakukan oleh Israel terhadap wilayah udara Lebanon, demikian laporan kantor berita resmi Lebanon, NNA.

Niraj Singh, jurubicara UNIFIL, menegaskan di dalam satu pernyataan bahwa pelanggaran setiap hari oleh Israel terhadap kedaulatan Lebanon dengan penerbangan yang dilakukan oleh Angkatan Udaranya harus segera dihentikan, kata laporan tersebut.

Ia mengatakan para komandan UNIFIL membahas dengan Angkatan Darat Israel masalah peningkatan jumlah penerbangan pengawasan oleh Israel dalam beberapa pekan belakangan dan meminta para pejabatnya menghentikan semua penerbangan itu.

"UNIFIL melaporkan semua pelanggaran Israel kepada Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari operasi pemelihara perdamaian," kata Singh.

Mengenai kemungkinan perang antara Lebanon dan Israel, jurubicara UNIFIL tersebut menyatakan, "Situasi di Lebanon selatan tenang dan setiap orang menghormati diakhirinya aksi bermusuhan dan bekerja sama dengan UNIFIL dalam kerangka kerja Resolusi 1701."

Resolusi 1701 PBB diterapkan pada 2006, setelah perang yang menghancurkan antara tentara Israel dan pejuang Syiah Lebanon, Hizbullah.

UNIFIL digelar di Lebanon selatan guna melaksanakan misi pemelihara perdamaian dan memantau penerapan resolusi itu.

Lebanon menuduh Israel memasuki wilayah udaranya setiap hari, dan menyatakan itu adalah pelanggaran terhadap Resolusi 1701, sementara Israel menuduh Hizbullah mempersenjatai diri kembali di daerah perbatasan.

Israel juga menghadapi pengutukan karena rencananya membangun rumah baru di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Tunisia dan Jordania mengutuk keputusan Israel sehubungan dengan rencana perluasan permukiman di Jerusalem Timur, dan mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan cepat guna menghentikan keputusan itu. Sebelumnya Amerika Serikat juga sudah menyampaikan pengutukan terhadap rencana Israel tersebut.

Pada Kamis, Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) menolak "penyesalan" Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai usul rencana pembangunan rumah baru di daerah sengketa Jerusalem Timur.

Pemimpin perunding Palestina, Saeb Erakat mengatakan Netanyahu telah berbicara mengenai "kekhilafan" mengenai waktu pengumuman proyek permukiman baru dan bukan menyampaikan kesalahan yang menjadi intinya.

Kantor Netanyahu mengatakan dalam satu pernyataan Netanyahu "menyesal" karena pengumuman itu disampaikan saat Wakil Presiden AS Joe Biden berada di wilayah tersebut guna membantu Israel dan Palestina melanjutkan pembicaraan perdamaian, yang telah macet sejak Desember 2008.

Pemerintah Israel, Selasa (9/3), mengumumkan rencananya membangun 1.600 rumah di Jerusalem Timur, yang direbut oleh Israel pada 1967 dan belakangan dicaploknya tanpa pengakuan internasional.

Palestina ingin mendirikan negara masa depan dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.