Kuala Lumpur - Duta Besar RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar memandang perlu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat kredit lunak dari perbankan, bahkan hibah dari Pemerintah karena kontribusi (remiten) ke Tanah Air hingga triliunan rupiah.

"Masalah yang hingga kini belum selesai dalam perundingan Indonesia-Malaysia adalah suatu biaya pengiriman (cost structure). Kami tidak mau terlalu tinggi karena akan membebani pembantu. Disinilah pemerintah harus membantunya," kata Da'i, dalam sarasehan dan dialog dengan warga Indonesia di Kuala Lumpur, Minggu.

Biaya pengiriman pembantu ke Malaysia awalnya ditanggung kedua agensi (Indonesia dan Malaysia) pemasok pembantu. Kemudian wajib dikembalikan pekerja dengan dipotong gajinya atau tidak menerima gaji selama 4-6 bulan.

"Dalam perundingan terakhir, biaya pengiriman pembantu mencapai 8.000 ringgit (Rp2,2 juta). Bagi warga Malaysia, biaya pengambilan pembantu sebesar itu sangat berat, dan nantinya akan dibebani kepada pembantu. Jika gajinya 500 ringgit per bulan bisa 16 bulan pertama, pembantu tidak menerima gaji," katanya.

Sebaliknya, jika ditekan serendah mungkin seperti MOU tahun 2006 dengan penetapan biaya pengiriman 3.850 ringgit, maka tidak ada PJTKI yang mau mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia karena tidak menutup biaya pencarian dan pendidikan pembantu, katanya.

"Di sinilah peran pemerintah mengapa tidak minta perbankan memberikan kredit lunak atau jika perlu hibah seperti pemberian BLT (bantuan langsung tunai). Apalagi pembantu atau TKI sudah jelas memberikan kontribusi dalam bentuk remiten ke tanah air triliunan rupiah. BLT yang diberikan percuma saja ada anggarannya," kata Da'i mantan Kapolri itu.

Ia mengatakan,"Seandainya diberikan kredit lunak, berapa sih TKI yang tidak akan melunasi. Ada tapi kecil, apalagi jika pembayaran gajinya dibayar melalui bank yang bisa dilakukan pemotongan secara langsung."

Menurut catatan Migrant Care, tahun 2008 Indonesia menerima remite (devisa) Rp82 triliun dari 6 juta TKI di luar negeri.

Hanya karena biaya pengiriman pembantu inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia-Malaysia belum menandatangani MOU yang baru. "Padahal, permintaan Indonesia agar paspor dipegang pembantu, pembantu dapat hari cuti, ada kisaran gaji terendah dan tertinggi telah disetujui oleh Malaysia," tambah dia.

Menurut dia, pengelolaan TKI Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Filipina. Filipina yang mengirim sekitar 400.000 pekerja ke Malaysia tapi kantor kedutaan terlihat sepi, tidak seramai Indonesia. Hal itu disebabkan karena pengelolaan dari dalam negeri sudah bagus sehingga tidak membebani kedutaan besarnya. "Beberapa kali saya datang ke kedutaan Filipina kelihatan sepi saja tidak sesibuk di Kuala Lumpur," tambah dia.

Dalam dialog dengan warga, beberapa mahasiswa Indonesia yang ambil studi S-1 dan S-3 serta TKI yang lama tinggal di Kuala Lumpur dan sekitarnya memuji pelayanan KBRI Kuala Lumpur yang sudah jauh berbeda dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Sementara itu, salat seorang tokoh masyarakat, Khairudin Harahap, juga memandang perlu ada atase agama karena banyak surat nikah yang perlu legalisasi KBRI tapi ditolak atau lama pengurusannya akibatnya banyak anak warga Indonesia tidak dapat sekolah kemudian menjadi bodoh, dan bahkan sebagai pelaku kriminal.