Pemkab Mojokerto Sambut Baik Deteksi USAID-APIK

id USAID APIK, Pemkab Mojokerto

Pemkab Mojokerto Sambut Baik Deteksi USAID-APIK

Kegiatan forum konsultasi publik dan penyusunan rencana aksi komunitas dan penyusunan rencana kontijensi banjir bandang Desa Begaganlimo, Dilem dan Kalikatir, di Balai Desa Dilem, Kecamatan Gondang, Mojokerto, Kamis (14/9) (ist)

Mojokerto (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyambut baik program deteksi dini penanganan pananggulangan banjir yang dilakukan oleh United States Agency for International Development-Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID-APIK).

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Kamis mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada 26 Maret tahun 2017 lalu di wilayah Desa Dilem, menginisiasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyusun apa saja yang dapat mengakibatkan bencana alam tersebut.

"Maka dari itu USAID-APIK menawarkan untuk memfasilitasi penyusunan rencana kontijensi  atau proses mempersiapkan organisasi untuk merespon peristiwa yang tidak direncanakan," katanya saat dalam forum konsultasi publik dan penyusunan rencana aksi komunitas dan penyusunan rencana kontijensi banjir bandang Desa Begaganlimo, Dilem dan Kalikatir, di Balai Desa Dilem, Kecamatan Gondang, Mojokerto.

Sementara itu, Yopi S dari USAID-APIK Regional Jawa Timur menegaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bencana alam bisa segera diketahui dengan deteksi dini.

"Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi akan sangat membantu dalam mengantisipasi dini bencana alam kecuali gempa," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya dari USAID-APIK akan ada di Kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir tahun 2020 untuk melaksanakan program ini.

"Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program USAID-APIK dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi risiko iklim dan bencana," katanya.

Menurutnya, tahapan dalam penyusunan kontijensi USAID-APIK untuk tersebut antara lain kajian risiko bencana secara partisipatif, meliputi kajian ancaman banjir bandang dan kajian kerentanan atau kapasitas masyarakat.

"Selanjutnya menyusun dokumen rencana kontijensi dengan memanfaatkan hasil kajian resiko untuk menentukan tingkat keterpaparan penduduk dan asetnya. Terkahir yakni menyusun kajian resiko tersebut menjadi rencana ketangguhan masyarakat, yang tidak terbatas pada siap siaga bencana namun juga mengurasni resiko bencana di masa datang," ujarnya.(*)
Pewarta :
Editor: Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar