Sabtu, 23 September 2017

Pemkab Lumajang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

id pemkab lumajang, zona integritas, wilayah bebas korupsi
Pemkab Lumajang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi
Wabup Lumajang Buntaran Supriyanto memberikan sambutan saat pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi Kabupaten Lumajang (Foto Kominfo Lumajang)
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemkab Lumajang mencanangkan zona integritas sebagai embrio wilayah bebas korupsi yang telah dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan atau SAKIP, sehingga hal itu merupakan deklarasi bahwa Lumajang telah siap membangun zona integritas
Lumajang (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang dituangkan dalam penandatanganan pakta integritas oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di aula diklat Badan Kepegawaian Daerah setempat, Kamis.

"Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemkab Lumajang mencanangkan zona integritas sebagai embrio wilayah bebas korupsi yang telah dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan atau SAKIP, sehingga hal itu merupakan deklarasi bahwa Lumajang telah siap membangun zona integritas," kata Wakil Bupati Lumajang Buntaran Supriyanto di Lumajang.

Pemkab Lumajang mencanangkan zona integritas sebagai wujud keseriusan membangun wilayah dan instansi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia melalui komitmen antikorupsi. 

Menurutnya zona integritas tersebut akan diawali oleh 12 OPD, yakni Inspektorat, BKD, Dispedukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Satpol PP dan Bagian Pembangunan Setda Lumajang. 

"Sesuai amanat Bupati As'at, OPD tersebut agar segera difasilitasi untuk peningkatan menuju wilayah bebas korupsi dengan meningkatkan masalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan prublik. Lumajang sudah saatnya menuju wilayah bebas korupsi," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Lumajang mengadakan bimbingan teknis (bimtek) "Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Saber Pungli serta Unit Pengendalian Gratifikasi" yang diselenggarakan untuk semua OPD di Kabupaten Lumajang.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan tujuan digelar bimtek untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat maupun pegawai tentang pungutan liar dan gratifikasi.

Menurutnya tindakan pungutan liar merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya dapat merugikan negara, sehingga Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi demi menjaga setiap instansi bebas pungutan liar.

"Mencegah lebih baik daripada mengobati, jangan hanya karena uang yang tidak seberapa, menjadikan PNS terlibat tersangkut masalah hukum," katanya.

Sebagai upaya pemberantasan pungutan liar, Isnugroho mengajak masyarakat berperan aktif untuk melaporkan tindakan pungutan liar yang dilakukan PNS ke Kantor Inspektorat dengan membawa bukti-bukti yang kuat.

"Lumajang terus berkomitmen memberantas pungutan liar dengan membentuk Tim Saber Pungli atau Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah dikukuhkan pada Februari 2017 dan kini mencanangkan zona integritas," ujarnya.(*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0076 seconds memory usage: 0.58 MB