Menkes: RS akan Diberikan Sanksi Jika Tak Layani Kasus "Emergency" (Video)

id Menkes, Nila Moeloek, sanksi untuk rumah sakit, debora

Menkes: RS akan Diberikan Sanksi Jika Tak Layani Kasus

Menteri Kesehatan Nila Moeloek (tengah) saat jumpa wartawan dalam acara "The 4th Annual Scientific Meeting and Internasional Seminar" di Surabaya, Rabu. (Willy Irawan)

"Ada tiga sanksi yang diberikan. Pertama sanski teguran lisan, sanksi teguran keras dan pencabutan izin dari rumah sakit. Kami harus menilai mana yang harus kami berikan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini harus kami investigasi dulu, kami klarifikasi, baru bisa memberi sanksi kepada rumah sakit tersebut," kata Nila Moeloek di Surabaya, Selasa.
Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan bahwa rumah sakit akan diberi

sanski jika tidak melayani kasus "emergency" atau kasus yang menyangkut

nyawa kepada pasien agar kasus kematian bayi Debora beberapa waktu lalu

tidak terulang.

"Ada tiga sanksi yang diberikan. Pertama sanski teguran lisan,

sanksi teguran keras, dan pencabutan izin operasional rumah sakit. Kami

harus menilai mana yang harus kami berikan sesuai dengan apa yang telah

mereka lakukan. Jadi ini harus kami investigasi dulu, kami klarifikasi,

baru bisa memberi sanksi kepada rumah sakit tersebut," kata Nila Moeloek

di Surabaya, Selasa.

Setiap pasien yang berada pada kasus "emergency", kata dia, wajib

dilayani rumah sakit tanpa melihat pasien punya biaya atau asuransi

kesehatan.

"Anak ini (Debora) sudah dilayani tetapi yang tidak dilayani adalah

pada hal pembiayaan. Padahal sebenarya setiap kasus `emergency` sudah

ada undang-undangnya bahwa harus dilayani tanpa melihat dulu ada atau

tidak asuransi," kata Nila Moeloek di Surabaya, Rabu.

Dia mengatakan sudah ada aturan jelas terkait "emergency" itu.

Entah itu pasien memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan atau rumah sakit tidak mempunyai ikatan dengan BPJS Kesehatan,

tetap saja nyawa harus ditolong terlebih dahulu.

"Di sini saya melihat masalah pelayanan medik harus dilakukan.

Tetapi memang anak ini dalam kondisi yang tidak dapat ditolong bukan

karena ICU. Ini barangkali kami menganggap, ke arah administrasi dan

komunikasi," ujarnya.

Nila mengingatkan semua pihak, entah itu rumah sakit atau tenaga

kesehatan bahwa ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. "Kami

menyayangkan, ini adalah pembelajaran. Kami akan memanggil perhimpunan

rumah sakit entah itu negeri atau swasta agar mereka melakukan SOP,"

tuturnya.

Selain itu, Nila mendorong kesadaran pada masyarakat terkait

pentingnya asuransi kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang

masih tidak mengerti akan aturan asuransi sosial, khususnya asuransi

kesehatan.

Senada dengan Menkes Direktur Kepatuha, Hukum, dan Hubungan

Antarlembaga BPJS Kesehatan Dr Bayu Wahyudi menyebut kasus kematian bayi

Debora bisa diambil hikmah dan pembelajaran agar kasus serupa tak

terjadi lagi.

"Pada Undang-undang Nomor 44 dikatakan bahwa rumah sakit harus

menangani kasus gawat darurat dan RS harus punya fungsi sosial, selain

manfaat, kemanusiaan dan keadilan," ujarnya.

Untuk itu dia ingin agar RS baik yang bekerja sama dengan BPJS atau

tidak, bila ada kasus serupa maka harus segera ditanggulangi. "Bagi

peserta yang tidak ada asuransi kesehatan yang ada, akan ditanggung oleh

BPJS," tuturnya.(*)
Video oleh: Willy Irawan
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar