Pemkot Kediri Bagikan 50 Sertifikat Tanah Warga Kecamatan Pesantren

id 50 Sertifikat, Tanah Warga, Kecamatan Pesantren-Kediri, Dibagikan Pemkot, pemkot kediri, kota kediri

Pemkot Kediri Bagikan 50 Sertifikat Tanah Warga Kecamatan Pesantren

Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah saat menyerahkan sertifikat tanah pada warga Kediri. (Foto Istimewa)

Dari 50 sertifikat prona tersebut diserahkan pada warga di Kecamatan Pesantren, Kediri. Kami sangat berterimakasih pada badan pertanah nasional (BPN) atas kinerjanya yang membantu masyarakat Kediri dan ini luar biasa
Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, membagikan sebanyak 50
sertifikatkepada warga penerima di Kecamatan Pesantren yang merupakan
program penyertifikatan tanah secara massal melalui proyek operasi
nasional agraria.


"Dari 50 sertifikat prona tersebut diserahkan pada warga di
Kecamatan Pesantren, Kediri. Kami sangat berterima kasih pada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) atas kinerjanya yang membantu masyarakat
Kediri dan ini luar biasa," kata Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah
di Kediri, Rabu.


Wawali juga mengatakan, pada 2017 ini terdapat lebih dari 5.000
bidang tanah yang diusahakan untuk diselesaikan pada 2017. Dari jumlah
itu, sertifikat yang paling banyak di Kecamatan Pesantren, yang mencapai
sekitar 2.500 sertifikat.


Sesuai dengan kebijakan, penerima prona diprioritaskan untuk warga
yang kurang mampu atau ekonomi lemah. Pengurusan sertifikat tanah lewat
prona juga menjadi salah satu prioritas pemerintah, sebagai upaya
legalisasi aset.


Sementara itu, untuk aturan memroses sertifikat untuk bidang tanah
yang dapat memanfaatkan prona tersebut, yaitu masing-masing bidang tidak
lebih dari 200 meter persegi. Dalam proses tersebut, juga fokus pada
tanah yang sudah dimanfaatkan seperti areal persawahan dan bukan tanah
kosong, sehingga nilai manfaat dari sertifikat akan lebih tinggi.


Pemerintah juga tidak memberikan beban biaya pada warga yang
mengikuti pengurusan sertifikat lewat prona tersebut. Biaya untuk
pengurusan prona telah dianggarkan pemerintah pusat, dan pemerintah
daerah pun juga membantu.


Pemerintah daerah diperbolehkan untuk membantu, sebab terdapat
beberapa biaya yang tidak masuk dalam anggaran pusat, misalnya pembelian
patok, meterai, salinan berbagai dokumen, sehingga pemerintah kota
telah menganggarkan dana untuk menunjang program tersebut.


Wawali juga sangat berharap, dari rencana 5.000 sertifikat yang
akan diselesaikan pada 2017 ini, semuanya bisa diselesaikan tepat waktu.
Warga sebagai pemilik tanah bisa lebih tenang, sebab telah memegang
sertifikat sebagai wujud resmi kepemilikan tanah.


Pemberian sertifikat itu dilakukan di Gedung Pertemuan Bence
Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kegiatan tersebut
dihadiri warga penerima sertifikat. Selain itu, sejumlah muspida Kota
Kediri, baik di kota hingga para pengurus RT di daerah setempat juga
ikut hadir. (*)
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar