Jumat, 28 Juli 2017

BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Kejari

id BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto
BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan  Kejari
Kegiatan Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto dengan Kejari Kabupaten Mojokerto. (ist)
Mojokerto (Antara Jatim) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto terkait dengan perusahaan yang belum tertib administrasi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, Suwandoko, dalam keterangan tertulisnya Senin, mengatakan, saat ini sebanyak 42 perusahaan masih belum tertib administrasi.

"Oleh karena itu, kami melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto untuk menindaklanjuti 42 perusahaan yang belum tertib administrasi pada Kamis (6/7)," ujarnya.

Ia mengemukakan, tindak lanjut terhadap 42 perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejari Kabupaten Mojokerto.

"Perusahaan yang ditindaklanjuti tersebut terdiri dari 11 perusahaan piutang iuran di atas 6 bulan dan 31 perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. 

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan upaya dengan mengirimkan surat dan kunjungan lapangan. Namun, perusahaan masih belum melunasi piutang ataupun mendaftarkan tenaga kerjanya.

"Tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum mendaftar dilakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," ujarnya.

Ia mengatakan, disebutkan dalam Pasal 14 bahwa "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial".

"Melalui kerja sama ini diharapkan perusahaan lebih patuh terhadap kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja dari segi jaminan sosial dan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Lubis, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, Suwandoko, beserta staf dari kedua belah pihak.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Kini, peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan adanya "co-marketing" antara BPJS Ketenagakerjaan dan "merchant-merchant" terkemuka melalui pemberian potongan harga dan "voucher", Program Perumahan Kerja Sama Bank (PPKB), dan layanan digital BPJSTK Mobile.(*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0071 seconds memory usage: 0.58 MB