Minggu, 24 September 2017

Pimpinan DPRD : Pemkot Surabaya Perlu Tingkatkan Pelayanan Publik

id Pimpinan DPRD, Pemkot Surabaya, Perlu Tingkatkan Pelayanan Publik
Pimpinan DPRD : Pemkot Surabaya Perlu Tingkatkan Pelayanan Publik
Ketua DPRD Surabaya (Staf DPRD Surabaya)
Ada banyak hal di Frankfurt yang bisa diterapkan di Surabaya menyangkut pelayanan publik
Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPRD Surabaya Armuji meminta pemerintah kota setempat meningkatkan pelayanan publik dengan mencontoh standar pelayanan publik seperti sistem pendidikan dan kesehatan di Kota Frankfurt, Jerman.

"Ada banyak hal di Frankfurt yang bisa diterapkan di Surabaya menyangkut pelayanan publik," kata Armuji.

Hal itu dikatakan Armuji, setelah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Surabaya belajar mengenal bagaimana pelayanan publik saat berkunjung ke Jerman beberapa waktu lalu.

Ia melihat ada beberapa sektor yang bisa diterapkan di Surabaya. Beberapa sektor yang bisa diterapkan di Surabaya, di antaranya sistem pendidikan, kesehatan gratis, termasuk pembinaan olahraga sejak dini.

Tak hanya itu, lanjut dia, Kota Frankfurt juga menerapkan sistem perawatan benda cagar budaya untuk destinasi wisata. "Banyak benda cagar budaya yang ditata dan dilestarikan dengan baik. Kami sangat terkesan," ujarnya.

Selain itu, Armuji mendapatkan kesan, pemerintah kota setempat sangat memperhatikan kesejahteraan warganya. Di negara Eropa tersebut, pengangguran dibayar oleh negara sebesar 750 euro/bulan. Jika kurs 1 euro sekitar Rp15.000, maka seorang pengangguran mendapatkan tunjangan hidup sekitar Rp 11.250.000/bulan.

"Memang ini sulit bagi Surabaya. Namun bisa dijadikan rujukan menyangkut sistemnya," ujar Armuji.

Menyangkut layanan pendidikan, lanjut Armuji, kota yang hampir mirip dengan Surabaya ini banyak menyediakan beasiswa. Para pelajar di sana, yang sudah menguasai bahasa Jerman dan lolos tes, bisa mendapat beasiswa sampai lulus. Beasiswa itu tak hanya berlaku bagi warga Jerman, tapi juga bagi pendatang.

Sistem pendidikan di Jerman, kata Armuji, memang sudah bagus karena seluruh lembaga pendidikan menjamin mereka untuk bisa lulus. Namun sebelumnya, mereka berhak memilih sesuai minat dan bakatnya. Dimana bisa diketahui sejak dini atau sejak dari bangku sekolah dasar (SD).

"Mereka akan dilihat bakat dan potensinya. Kalau suka teknik, mulai sekolah dasar sampai kuliah akan terus mendalami teknik. Ini fokus dan terarah," ujarnya.

Yang membuat Surabaya harus berupaya meniru Jerman adalah pendidikan di negara tersebut tidak ada pungutan biaya apapun. Sistem pendidikan yang digunakan di sana hampir semuanya menerapkan "full day school".

"Sebenarnya Surabaya sudah memulai ketika otonomi daerah dahulu, pendidikan juga sudah gratis untuk SMA/SMK. Tapi sekarang jenjang SMA tidak lagi gratis," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya merencanakan untuk bisa memberikan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja yang ber-KTP Surabaya. Sebab ia ingin agar pekerja Surabaya yang bekerja di sektor informal juga bisa memiliki tabungan pensiun.

Meski demikian, Risma masih menekan payung hukumnya. Sebab jika dilihat dari kemampuan APBD Surabaya, dianggap Risma masih bisa untuk mencover tanggungan pensiun warga Surabaya.

Bahkan Surabaya juga sudah mengcover BPJS untuk semua pekerja di Surabaya, mulai dari satpam kampung, tukang sampah, petugas makam, guru PAUD, sampai juru parkir. (*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0098 seconds memory usage: 0.57 MB