Senin, 24 Juli 2017

Komisi D Kritisi Kinerja Satpol PP Surabaya

id Komisi D, Kritisi, Kinerja Satpol PP Surabaya, DPRD Surabaya
Komisi D Kritisi Kinerja Satpol PP Surabaya
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana (Abdul Hakim)
Kalau di dalam pasar memang tanggung jawab PD Pasar, namun di luar kan tugas Satpol PP
Surabaya (Antara Jatim) - Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya mengkritisi kinerja Satpol PP yang kurang maksimal dalam menertibkan pasar tumpah yang ada di beberapa kawasan kota itu.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan keberadaan pasar tumpah yang berasal dari luberan pedagang terjadi di hampir semua pasar tradisional yang ada di kota setempat.

"Kalau di dalam pasar memang tanggung jawab PD Pasar, namun di luar kan tugas Satpol PP," kata Agustin.

Menurut dia, maraknya pasar tumpah, bukan saja menyebabkan kesemerawutan, namun menjadi biang kemacetan lalu lintas. Untuk itu, Pemkot harus menempatkan para pedagang tersebut di lokasi yang lebih representatif.

Meski mendukung upaya penertiban, Agustin meminta upaya tersebut dilakukan secara bijak karena berkaitan dengan mata pencaharian para pedagang. Apalagi, sebagian pedagang tersebut adalah warga kota.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan selama ini pihaknya terus melakukan penertiban, di antaranya di Pasar Tembok, Pasar Asem, Pasar di Pacuan Kuda dan Pasar Kembang.

Hanya saja, lanjut dia, apabila tak ada pembenahan infrastruktur pasar, keberadaan pasar tumpah sulit diatasi. Sejumlah pedagang yang diarahkan ke dalam pasar tetap kembali ke jalan karena masalah penempatan.

"Di Pasar Tembok, di bagian bawah untuk pasar basah, tapi digunakan untuk jual ayam. Kan tidak bisa gabung dengan pedagang sayur. Makanya mereka keluar," katanya.

Irvan mengatakan kondisi sama terjadi di Pasar Kembang. Para pedagang yang menyebabkan pasar tumpah di sekitar Jalan Kedungdoro enggan masuk ke dalam pasar karena PD Pasar menempatkan mereka di lantai dua.


"Harusnya ada infrastruktur yang dibangun, lapak yang ada di depan dibongkar semua," kata Irvan.

Ia mengakui apabila pola penertiban yang dilakukan dengan menjaga kawasan tersebut, jumlah personel yang dibutuhkan cukup banyak, padahal jumlah personel yang ada sangat terbatas.

Irvan mengaku kesulitan lain dalam menertibkan para pedagang pasar tumpah karena mereka selama ini membayar retribusi ke PD Pasar. "Makanya kita juga butuh masukan DPRD untuk mencari solusinya," katanya.

Ia mengakui keberadaan pasar tumpah mengganggu arus lalu lintas. Ia menyebutkan di Pasar Tembok banyak pembeli yang tidak turun dari kendaraannya saat membeli ke pedagang sehingga menyebabkan kemacetan. (*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0079 seconds memory usage: 0.57 MB