Selasa, 24 Oktober 2017

Dahlan Iskan Datangi Kejati terkait Mobil Listrik

id Dahlan Iskan, Kejati Jatim
Dahlan Iskan Datangi Kejati terkait Mobil Listrik
Dahlan Iskan Saat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (20/3) (Risyal )
Tidak semua dijawab karena beliau tidak mengerti konteks pemeriksaanya. Surat panggilannya terkait kasus pengadaan mobil listrik, padahal perkara ini bukan pengadaan barang dan jasa
Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan mobil listrik.

Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, Senin, mengatakan, kliennya tetap kooperatif mendatangi pemanggilan pemeriksaan, meskipun tidak semua pertanyaan dijawab oleh Dahlan.

"Tidak semua dijawab karena beliau tidak mengerti konteks pemeriksaanya. Surat panggilannya terkait kasus pengadaan mobil listrik, padahal perkara ini bukan pengadaan barang dan jasa," katanya.

Menurutnya, Dahlan tak bersedia menjawab seluruh pertanyaan penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) karena penyidik belum mengantongi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Yusril, kasus mobil listrik sebenarnya sebuah pembuatan prototipe, bukan pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan dana dan pertanggungjawabannya tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang dan jasa seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010.

"Mobil listrik itu sesuatu yang baru untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Bentuknya prototipe, jadi bukan mobil yang langsung bisa digunakan di jalanan," katanya.

Ia menjelaskan, sangat tidak mungkin tiga perusahaan BUMN yang menjadi penyandang dana melakukan pengadaan mobil listrik karena mobil listrik tidak ada kaitannya dengan bisnis tiga perusahaan tersebut. 

"Tidak mungkin Pertamina melakukan pengadaan mobil listrik. Kalau mengadakan mobil tangki, itu masuk akal. Makanya, terkait mobil listrik ini, yang mereka lakukan itu ialah memberikan dana sponsorship," katanya.

Sebelumnya, prototipe mobil listrik yang dibuat Dasep Ahmadi untuk kepentingan APEC 2013 menggunakan dana sponsorship dari tiga perusahaan BUMN. Ketiganya ialah, PT PGN, PT BRI dan PT Pratama Mitra Sejati.

Dahlan sendiri tak mau menjawab semua pertanyaan karena sampai sekarang perkara mobil listrik ini tak ada audit dari BPK. Padahal saat ini ada pembaruan hukum yang menegaskan audit kerugian negara harus dikeluarkan oleh BPK.

Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 / 2016. Selain itu ada juga putusan MK yang menghilangkan frasa ''dapat'' pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dengan adanya putusan itu, kasus korupsi berubah dari delik formil ke delik materiil. 

"Jadi kerugian negara harus pasti," katanya.

Usai menjalani pemeriksaan, Dahlan Iskan sempat memberikan komentar. Dia mengatakan selama ini publik digiring bahwa pembuatan prototipe ini sebuah pengadaan barang dan jasa.

"Saya memang pernah mengatakan ini pengadaan, tapi dalam arti umum. Yakni barang yang belum ada diadakan, bukan seperti yang ada dalam perpres," katanya.(*)

Editor: Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0101 seconds memory usage: 0.6 MB