Sabtu, 29 April 2017

Komisi B Desak Satpol PP Tutup Swalayan Ilegal

id Komisi B DPRD Surabaya, Desak Satpol PP, Tutup Swalayan Ilegal
Komisi B Desak Satpol PP Tutup Swalayan Ilegal
Anggota DPRD Surabaya Edi Rahmat (Abdul Hakim)
Padahal, Disperindag telah mengeluarkan bantib terhadap enam toko swalayan sejak bulan januari lalu
Surabaya (Antara Jatim) - Legislator mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menutup toko swalayan ilegal atau tidak memiliki kelengkapan perizinan.

Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Edi Rachmat  mengatakan, desakan itu karena belum dilaksanakannya Surat Bantuan Penrtiban (Bantib) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya.

"Padahal, Disperindag telah mengeluarkan bantib terhadap enam toko swalayan sejak bulan januari lalu," katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan terdapat sembilan usaha toko swalayan yang belum memiliki izin, tiga sudah mengajukan izin namun, untuk enam di antaranya sudah diterbitkan Bantib pada 10 Januari 2017.

Ia mengatakan bahwa Satpol PP sebagai penegak Perda harus benar-benar melaksanakan tupoksinya dengan baik.  Berdasarkan Perda 8 Tahun 2014, banyak terjadi pelanggaran dalam pendirian toko swalayan.  

"Ini bantip sudah ada, bahkan keluar pada bulan Januari 2017 tapi kenapa tidak ditertibkan sampai sekarang," ujarnya.

Satpol PP belum bisa menertibkan dengan alasan belum ada bantip, tetapi sekarang sudah adapun tetap tidak ditertibkan.

Apalagi, pihaknya telah mengundang untuk rapat kedua membahas soal penutupan toko swalayan di komisi B, namun Satpol PP tidak hadir dan tanpa ada keterangan.


"Rencana rapat hari ini kami undang membahas soal kelanjutan rapat kemarin tentang penutupan toko swalayan. Namun tidak hadir tanpa ada alasan. Bagi saya ini sebuah pelanggaran. Penegak perda tetapi tidak bisa menegakkan aturan. ini saya mau menanyakan alasannya kenapa tidak ditertibkan tetapi tidak datang. Ini jadi kayak main-main," katanya.

Sementara itu, ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur menyayangkan sikap Satpol PP yang tidak hadir dalam rapat bersama, antara komisi B dengan jajaran terkait untuk membahas persoalan penutupan toko swalayan.

"Seharusnya hari ini, Senin (6/3) digelar 'hearing'. Namun, terpaksa ditunda karena perwakilan dari Satpol PP tidak hadir," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto terkesan tidak mau berbicara banyak terkait desakan dan sorotan atas kinerja dinas yang dikepalainya.

"Kita masih nunggu waktu. Saya masih meeting," kata Irvan saat dihubungi wartawan.

Untuk toko swalayan yang sudah diterbitkan bantib di antaranya Alfamart Nomor 188410335 yang berada di Jl Prof Moestopo Nomor 117 Surabaya, Alfamart Nomor 188410336 Jl Dr Moestopo Modjo Surabaya, Alfamidi Nomor 188410337 Jl Banyu Urip Nomor 151 Surabaya, Alfamidi Nomor 188410338 Jl Dukuh Kupang Barat Nomor 25 dan Alfamidi Nomor 188410339 Jl Simo Jawar Nomor 55 Surabaya. (*)

Editor: Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.1304 seconds memory usage: 0.57 MB