Kamis, 27 April 2017

Pemkot Surabaya: Pemilik Angkutan Gabung Koperasi Minim

id angkutan Surabaya, Pemilik Angkutan, Koperasi angkutan, koperasi surabaya
Pemkot Surabaya: Pemilik Angkutan Gabung Koperasi Minim
Kepala Dinas Koperasi Eko Haryanto (Abdul Hakim)
Ada kekhawatiran bila ikut koperasi, apabila legalitas kepemilikan kendaraan atas nama koperasi, bila ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam organisasi koperasi, pemilik tidak memiliki kuasa atas hak yang dimilikinya
Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya menilai pemilik angkutan kota yang bergabung dengan koperasi masih minim karena kurangnya pemahaman prinsip-prinsip dasar perkoperasian.
     
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Surabaya, Eko Haryanto, di Surabaya, Jumat, mengatakan selain kurangnya memahami prinsip-prinsip dasar perkoperasian, mereka juga kurang pengetahuan mengenai managerial bagi pengurus koperasi dalam mengelola koperasi. 
     
 "Ada kekhawatiran bila ikut koperasi, apabila legalitas kepemilikan kendaraan atas nama koperasi, bila ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam organisasi koperasi, pemilik tidak memiliki kuasa atas hak yang dimilikinya," ujar Eko.
     
Kendala lainnya, lanjut dia, kepercayaan terhadap pengurus koperasi masih rendah sehingga khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Juga adanya stigma buruk terhadap koperasi karena sebagian besar koperasi yang dibentuk dulunya telah mengalami kebangkrutan dan membawa citra buruk bagi calon anggota. 
     
 "Kami akan coba ajak bicara lagi pada minggu ini dan kami bimbing mereka sehingga koperasi yang sudah ada bisa dioperasionalkan dan dapat menjalakaan usahanya dengan baik dan benar dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya.
     
 Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya sebelumnya mendorong pemilik angkutan kota membentuk badan usaha atau bergabung dalam koperasi angkutan kota sebagaimana amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan .
     
 "Angkutan umum harus berbadan usaha. Sebab, bila kami di pemerintah menyiapkan subsidi untuk peremajaan, kalau angkutannya belum berbadan usaha dan masih milik perorangan, kami tidak bisa memberi subsidi," kata Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajat.
     
Menurut dia, dalam pasal 139 UU 22/2009 disebutkan penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
     
Ia mengatakan angkutan yang kepemilikannya masih dimiliki perorangan tidak bisa menerima subsidi dikarenakan karakter usaha yang bukan berbadan hukum, harta kekayaannya bersatu dengan harta pribadi pengurusnya. 
     
 Sementara kalau berbadan hukum, lanjut dia, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus, sehingga bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. (*)

Editor: Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0075 seconds memory usage: 0.58 MB