Selasa, 22 Agustus 2017

BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkot Probolinggo

id bpk ri, pemeriksaan laporan keuangan, pemkot probolinggo
BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkot Probolinggo
Pengarahan persiapan pemeriksaan BPK di Pemerintah Kota Probolinggo (Foto Humas Pemkot Probolinggo)
Kami akan melakukan ujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun kas, maka kami mohon kepada saudara untuk menyiapkan bukti pertanggungjawaban, baik itu yang langsung, ganti uang, atau tambah uang,
Probolinggo (Antarajatim) - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak enam orang mulai memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Probolinggo tahun anggaran 2016 dan pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 23 hari atau 10 Maret 2017.

"Tim BPK akan melakukan pemeriksaaan secara intensif terhadap dokumen-dokumen yang telah diminta sebelumnya," kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Agus Hartadi di Kota Probolinggo, Jumat.

Menurutnya beberapa dokumen tersebut di antaranya buku panjar, buku pajak, buku bank, rekap perjalanan luar daerah yang menggunakan pesawat terbang, rekap persediaan yang tahun ini dikhususkan pada persediaan obat-obatan, dan lain sebagainya.

Supervisor tim BPK N. Diva Mahendra mengatakan tujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yakni dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"Kami akan melakukan ujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun kas, maka kami mohon kepada saudara untuk menyiapkan bukti pertanggungjawaban, baik itu yang langsung, ganti uang, atau tambah uang," katanya.

Selain itu, BPK juga akan memeriksa tindak lanjut dari permasalahan di tahun sebelumnya, yakni pada aset tetap dan penyusunan laporan operasional.

Wali kota Probolinggo Rukmini meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyiapkan segala dokumen yang diminta oleh BPK. "Yang penting saat BPK datang, semua dokumen lengkap, jadi pemeriksaan cepat," katanya.

Menurutnya pemerintah kota harus membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan untuk memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

"Selain itu, meningkatkan peran dan fungsi auditor dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah," tuturnya.

Rukmini juga mengingatkan kepada para kepala satuan kerja untuk segera menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sehingga dapat direkap dan diserahkan kepada BPK karena tahun lalu Pemerintah Kota Probolinggo terlambat tiga minggu dari batas waktu yang telah ditentukan.

"LKPD 2016 harus diserahkan kepada BPK paling lambat akhir Maret 2017 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) akan dapat diserahkan pada akhir Mei 2017. Mudah-mudahan  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita raih kembali," ujarnya menambahkan.(*)

Editor: Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.139 seconds memory usage: 0.58 MB