Dewan Pelanggan : PDAM Surabaya Kurang Serius Pertahankan Asetnya

id Dewan Pelanggan, PDAM Surabaya, Kurang Serius, Pertahankan Asetnya

Dewan Pelanggan : PDAM Surabaya Kurang Serius Pertahankan Asetnya

Ketua Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Ali Musyafak (Abdul Hakim)

Dewan pelanggan menilai para pemimpin PDAM kurang giat dalam memperjuangkan, saya berharap Direksi PDAM orang giat untuk mempertahankan asetnya
Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya menilai
direksi PDAM kurang serius mempertahankan aset yang juga bangunan cagar
budaya di Jalan Basuki Rahmat yang terancam hilang karena diakui
kepemilikannya oleh pihak lain.


"Dewan pelanggan menilai para pemimpin PDAM kurang gigih dalam
memperjuangkan asetnya," ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya
Ali Musyafak di Surabaya, Rabu.


Hal ini, lanjut dia, karena permohonan perlawanan eksekusi yang
dilayangkan perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya tidak dikabulkan pihak
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.


Atas kondisi ini, dewan pelanggan PDAM Kota Surabaya angkat bicara.
Aset di Jalan Basuki Rahmat harus terus diperjuangkan. Sebab, lahan itu
merupakan surat hak pakai atas nama Pemkot Surabaya yang digunakan oleh
PDAM Surabaya.


Ia menilai PDAM tak serius dalam mempertahankan aset milik
pemerintah. Apalagi, Pemkot Surabaya memiliki bagian hukum yang paham
perihal administrasi, dan pertanahan.


Ali mengaku heran, Pemkot selalu kalah dalam menghadapi gugatan.
Bagian Hukum Pemkot Surabaya seakan-akan tidak bisa bekerja maksimal.
Mereka bisa jadi hanya duduk diam menikmati uang gaji tanpa dibalas
dengan kinerja maksimal.


Ditanya apakah ada kesengajaan untuk membiarkan aset pemerintah
lepas, Ali mengaku tidak tahu. Hanya saja, dalam proses gugatan aset di
Jalan Basuki Rahmat ada yang tidak beres. Semestinya, sebelum melakukan
gugatan kepemilikan, yang digugat adalah pembatalan sertifikat hak
pakai.


"Celakanya, meskipun prosedur tidak benar, dalam gugatan menang, ini saya tanda tanya," katanya.


Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 1979 dan
Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 3 Tahun 1979 tentang tata cara
pensertifikatan tanah negara, bahwa tanah negara yang berhak melakukan
kepemilikan adalah yang menguasai, dalam kasus aset Jalan Basuki Rahmat,
yang menguasai adalah Pemkot dan PDAM Kota Surabaya.


Ali mengaku saat ini sedang melakukan kajian intensif dengan para
pakar hukum dan beberapa pengacara top. Tujuannya adalah untuk mencari
dasar hukum tentang kebolehan dewan pelanggan melakukan gugatan
intervensi.


"Apakah kita punya legal standing, kalau secara legalitas formal bisa, kita akan lakukan gugatan intervensi," ujarnya.


Menurutnya, PDAM terutama Pemkot Surabaya lemah dalam bidang
administrasi dan inventarisasi aset. Selama ini, Pemkot hanya fokus pada
peningkatan layanan. Sayangnya, pemkot abai dalam melindungi sebagian
besar aset yang dimiliki.


"Kan pemkot selalu kalah gugatan, coba tanyakan, aset pemkot kan banyak, apakah sekian hektare itu ada buktinya?," katanya.


Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti
mengatakan, meminta pemerintah kota menyiapkan tim hukum yang kompeten.
Dengan demikian, Pemkot tidak mudah dikalahkan ketika sedang beperkara
di pengadilan.


Selain menyiapkan tim hukum yang memadai, Reni menyarankan Pemkot
mulai mengumpulkan data seluruh aset yang dimiliki. Sehingga ketika ada
pihak yang mencoba merebut, bisa dengan mudah dipatahkan.


"Pemkot harus punya data yang kuat karena pemerintah kota memiliki
kewajiban untuk mempertahankan aset yang mereka miliki," katanya.


Disinggung soal status cagar budaya aset PDAM yang ada di Jalan
Basuki Rahmat, dia berpesan siapapun nanti yang menang harus tetap
melestarikan bangunan itu. Hal itu sesuai dengan peraturan bangunan
cagar budaya.


Pemerintah kota memiliki kewenangan menegur bahkan menindak jika
terjadi alih fungsi peruntukan. Lebih bagus lagi, jika seluruh data
bangunan cagar budaya diunggah sehingga semua pihak bisa bersama-sama
dalam melakukan pengawasan.


"Tidak cukup hanya dengan memberikan papan nama, Pemkot harus
mencari jalan lain untuk mempertahankan bangunan cagar budaya," kata
Reni.


Diketahui, Hakim PN Surabaya Ferdinandus menolak permohonan
perlawanan eksekusi yang diajukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Surya Sembada Kota Surabaya. Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang
garuda, Selasa (10/1), Hakim Ferdinandus beralasan, dasar atau bukti
yang diajukan PDAM telah dipakai pada gugatan perdata sebelumnya yang
dimenangkan oleh Hanny Layantara.


Tak hanya itu, Hakim Ferdinandus juga mengenyampingkan SK Wali Kota
Surabaya Tri Rismaharini. SK tersebut menyatakan objek PDAM di Jalan
Basuki Rahmat 119-121 Surabaya merupakan Cagar Budaya, yang merupakan
Bekas Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Indonesia.(*)
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar