KPK Curigai Kekayaan tidak Wajar Bambang Irianto

id KPK Curigai Kekayaan Tidak Wajar Bambang Irianto, kpk sita mobil mewah wali kota maiun, KPK Geledah Ruang Bagian Administrasi Pembangunan Madiun, KPK segera periksa wali kota madiun, Sembilan Pejabat Pemkot Madiun Penuhi Panggilan KPK, pemeriksaan KPK, tim penyidik KPK, Wali Kota Madiun Belum Terima Surat Pencekalan, Wali kota madiun nyatakan siap ditahan KPK,wali koa madiun tersangka, walikota madiun tersangka pasar besar, walikota madiun diperiksa KPK, wali kota madiun dicekal KPK, walikota madiun dicekal KPK, KPK Periksa Kepala Dinas PU Kota Madiun, Wali Kota Madiun Tidak Ada Saat Digeledah, Belasan Berkas Pasar Besar Madiun Dibawa KPK, KPK geledah ruang kerja wali kota madiun, korupsi pasar besar madiun, KK di madiun, rumah dinas walikota madiun diperisa KPK rumah prbadi wali kota madiun digeledah KPK, pasar besar madiun, Wali Kota Madiun Diperiksa KPK di Jakarta, bambang irianto, KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pasar Besar Madiun, KPK ke madiun, korupsi pasar besar madiun
KPK Curigai Kekayaan tidak Wajar Bambang Irianto
Petugas KPK saat menggeledah kantor Bappeda Kota Madiun terkait kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun. (Foto : Louis Rika) (penggeledahan KPK)
Madiun (Antara Jatim) - KPK masih mencurigai kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh tersangka dugaan gratifikasi yang juga Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) dengan terus dilakukannya pemeriksaan sejumlah saksi di gedung Bhara Makota Polres Madiun Kota, Selasa.

Data KPK menyebutkan, terdapat 12 orang yang dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa ini. Mereka kebanyakan berasal dari pihak swasta yang berperan sebagai investor maupun pengembang. Diduga KPK menelusuri sejumlah aliran dana yang harus diserahkan ke BI melalui oknum jajarannya untuk memudahkan proses perizinan jika ingin berinvestasi di Kota Madiun, baik di bidang properti, perhotelan, dan lainnya.

"Saya harus menyediakan dana khusus. Selain berkas, ada paket biaya yang harus diserahkan untuk mempercepat proses peyelesaian izin-izin yang kami butuhkan," ujar Direktur PT Seemount Garden Agus Suprihanto kepada wartawan.

Izin yang dimaksudnya adalah, izin prinsip, izin lokasi, IMB, dan masih banyak lagi lainnya. Rata-rata paket biaya yag disediakan oleh masing-masing pengembang berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per kapling.

"Kalau di Seemount Garden "kena" Rp2 juta per kapling. Sedangkan kapling yang saya garap ada 83 unit. Jadi tinggal kalikan saja," terang Agus.

Kecurigaan aliran dana tersebut diduga juga berasal dari Harsono Lukito selaku Komisaris Utama PT Bumi Pembangunan Persada yang juga merupakan pemilik dari Hotel Aston Madiun. Pria yang juga distributor utama semen Holcim di wilayah eks-Keresidenan Madiun itu datang bersama istrinya Liana Lukito. Hanya saja dia irit komentar.

"Ditanyai soal pekerjaan. Tidak hanya itu (Hotel Aston), perusahaan kami kan banyak yang diurusi," kata Liana singkat kepada wartawan.

Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah menyita sejumlah harta yang dianggap tidak wajar dari BI selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya empat mobil mewah. Keempat mobil mewah tersebut disita dari rumah pribadinya yang berada di Jalan Jawa Kota Madiun, Jawa Timur pada Jumat (16/12) malam.

Adapun empat mobil yang disita adalah Hummer warna putih bernomor polisil B-11-RRU, Range Rover warna hitam bernomor polisi B-111-RUE, Jeep Rubicon bernomor polisi B-11-RUE, dan Mini Cooper warna putih bernomor polisi B-1279-CGY.

"Betul, telah dilakukan penyitaan terhadap empat mobil untuk tersangka BI. Yaitu, Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Wrangler," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi dari Madiun.

Febri menyebut penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi, khususnya pasal 12 B Undang-Undang Tipikor. Diketahui, BI dijerat pasal 12 huruf I, atau pasal 12 B, atau pasal 11 undang-undang tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. 

"Pasal gratifikasi ini dalam penerapannya dapat menyasar kekayaan yang tidak wajar dibanding penghasilan yang sah," kata dia. 

Febri menyatakan KPK sudah memiliki data angka kekayaan BI dari sumber yang sah. Baik sebagai kepala daerah maupun sebagai pengusaha migas dengan aset yang tersebar di beberapa tempat. Hanya ia tidak menjelaskan besaran angka dan jenis kekayaan tersebut.

Seperti diketahui, Bambang Irianto adalah tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. Hingga kini KPK masih terus mengembangkan kasus tersebut. (*)

Editor: Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga

Generated in 0.0273 seconds memory usage: 0.61 MB