Surabaya (Antara Jatim) - Komisi Pemilihan Umum menyatakan Kota Surabaya belum menindaklanjuti aturan penertiban alat peraga kampanye berupa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

Komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci, Minggu, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk menindaklanjuti PKPU 15/2013. Hanya saja Pemkot Surabaya belum meresponsnya.

"Kami berharap segera ada koordinasi dengan pemkot dan panwas," katanya.

Menurut dia, dalam PKPU 15/2013 yang akan diberlakukan pada 28 September mendatang disebutkan ada kewajiban bagi kabupaten/kota mematuhi peraturan itu dengan tujuan untuk pendidikan politik kepada masyarakat.

Ia menjelaskan caleg tidak harus banyak-banyakan memasang alat peraga kampanye seperti baliho maupun spanduk, melainkan partai politik bisa mengontrol dan mengkondisikan calegnya untuk bisa memasang di satu titik zona tertentu.

Selain itu, lanjut dia, dengan adanya pembatasan itu, diharapkan semua calon terjun langsung ke lapangan untuk menyapa dan sekaligus memaparkan rencana kerja kepada warga Surabaya.

"Pembagian zona ini yang akan kita rumuskan dengan pemkot," katanya.

Adapun hal-hal yang perlu dirumuskan bersama, Edward memberikan contoh seperti halnya dalam satu kelurahan ada berapa titik yang boleh dipasang alat peraga kampanye.

"Atau bisa juga gabungan kelurahan atau kecamatan dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan menentukan berapa titik yang disediakan. Dengan itu, pengaturan tidak semrawut," ujarnya.

Soal teknisnya, kata dia, pihaknya mendesak pemkot untuk bersama merumuskannya. " Kalau pemkot lepas tangan ya tidak bisa menegakkan peraturan itu," katanya. (*)