Bojonegoro (Antara Jatim) - Sebanyak 12 mobil dinas DPRD Bojonegoro, Jatim, Jumat, dikembalikan kepada pemkab atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan alasan pembeliannya menyalahi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoeti, Jumat, mengatakan, penyerahan inventaris 12 kendaraan dinas DPRD merek Kijang Innvova kepada pemkab dilakukan Sekretariat DPRD.

Penyerahan mobil itu, katanya, merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang merekomendasikan pengadaan 12 mobil oleh Sekretariat DPRD setempat setahun lalu telah menyalahi ketentuan. Di antaranya, pemanfaatannya 12 mobil langsung diserahkan kepada anggota DPRD.

Dari keterangan yang diperoleh, pengguna 12 kendaraan dinas yaitu AH, KM , LS , MF, FA, AN, RA, AM, MW, SK, HY, dan CH.

"Seharusnya pengadaan mobil itu diserahkan dulu kepada pemkab untuk selanjutnya baru mengajukan permohonan pinjam pakai," katanya.

Oleh karena itu, katanya, BPK juga memberikan teguran kepada pemkab atas pengelolaan aset daerah yang tidak bisa maksimal.

"Kita masih menunggu kebijakan lebih lanjut mau dikemanakan 12 mobil dinas ini. Yang penting kita data dimasukkan aset daerah dulu," jelasnya.

Ia juga menjelaskan tiga mobil dinas Wakil Ketua DPRD jenis Toyota Fortuner dengan kapasitas 2.500 cc telah menyalahi ketentuan.

Menurut dia, sesuai Permendagri No.11 tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemkab disebutkan kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota adalah satu sedan/minibus 2.200 cc.

Sesuai perhitungan BPK, kata Ibnu, pengadaan 12 kendaraan mobil dinas dan tiga mobil dinas Wakil Ketua DPRD itu telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,675 miliar.

Dimintai konfirmasi Sekretaris DPRD Bojonegoro Agus Misnanto membenarkan telah mengembalikan 12 mobil dinas DPRD ke pemkab sesuai dengan rekomendasi BPK.

"Selama ini pemanfaatan mobil dinas itu untuk alat kelengkapan DPRD bukan fraksi DPRD," kilahnya. (*)