Jakarta, (Antara) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab terdepan sektor kehutanan nasional sebab mayoritas kewenangan pengelolaan hutan berada di tangan otoritas daerah.

"Kawasan hutan nasional mencapai 130,68 juta hektare, dan sebanyak 80 persennya merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang pengelolaannya menjadi otoritas pemda, sedangkan sisanya baru otoritas pemerintah pusat," kata Menhut Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Koordinasi Kediklatan dan Pengembangan SDM Kehutanan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin.

Menurut Zulkifli, pemda harus paham betul peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga dan mengelola hutan nasional. Sebab peran pemda akan menentukan bagus atau tidaknya kondisi hutan nasional, khususnya wilayah hutan produksi.

"Pengelolaan hutan tergantung kinerja pemda. Ini harus kita sadari bersama. Kuncinya terletak pada kebijakan kelembagaan dan SDM kehutanan itu sendiri," ujar dia.

Menhut mengatakan tidak sedikit pemerintah daerah yang belum mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola hutan. Dia mencontohkan bahwa di Aceh, pernah ada unjuk rasa mengkritisi perizinan perkebunan kelapa sawit di kawasan Nagan Raya, Rawa Tripa, yang berdampak negatif bagi habitat orang utan.

"Banyak protes dari nasional maupun dunia mengenai habitat orang utan di sana. Saya waktu ke Aceh didemo oleh DPRD kabupaten, NGO (organisasi swasta) dan masyarakat luas, yang berjumlah 1.000 orang lebih, mengenai perizinan kelapa sawit, padahal izin menjadi itu otoritas bupati," kata Menhut.

Menhut menyampaikan bahwa bupati di daerah tersebut seakan lepas tangan dengan berdalih bahwa perizinan perkebunan kelapa sawit sudah dikeluarkan sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya.

"Ini kan artinya daerah belum paham tanggung jawabnya terhadap hutan. Sebagai pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dengan kebijakan pendahulunya, sama juga saya sebagai Menteri Kehutanan bertanggung jawab pada kebijakan-kebijakan terdahulu. Kalau salah kebijakannya ya kita luruskan," ujar dia.

Oleh karena itu, menurut Menhut, pemerintah daerah perlu diberikan pemahaman atas tanggung jawabnya di sektor kehutanan, melalui Rapat Koordinasi Kediklatan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Dia menyampaikan pengembangan kapasitas pemda di bidang kehutanan mencakup tiga aspek utama yakni kebijakan, kelembagaan dan SDM kehutanan, sebagaimana diamanahkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2012.

"Ketiga aspek tersebut tidak terpisahkan satu sama lain dan berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan hutan," ujar dia.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa sebagai negara berkembang Indonesia memiliki keinginan kuat mencapai angka pertumbuhan ekonomi tinggi, untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat lebih baik. Namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam hutan. (*)