Surabaya (Antara Jatim) - Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur jalur perseroangan, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat, mengancam akan memboikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat jika dalam proses verifikasi ditemui banyak kejanggalan dari Komisi Pemilihan Umum.

"Jika KPU kembali mengganjal upaya pencalonan kami maka Pilkada Jatim 2013 dipertanyakan keabsahannya. Bahkan, akan ada rencana boikot pada hari H pelaksanaan," ujar Eggi Sudjana kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Ia mengaku, kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara Jatim sebanyak 4 ribu orang akan memboikot Pilgub Jatim. Tindakan tersebut meruapakan salah satu cara untuk mengingatkan agar KPU Jatim bekerja profesional dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Sekali lagi, jika sampai terjadi maka kualitas demokrasi di Jatim patut dipertanyakan kualitasnya. Apalagi akan banyak yang golput dan tidak mengakui pemerintahan," katanya.

Pihaknya juga khawatir akan terjadi kerusuhan bila dirinya maju melalui jalur perseorangan diganjal, bukan mustahil mustahil pendukungnya marah.

"Saya tidak mau dituduh sebagai pihak yang membuat kerusuhan, tapi ini bentuk kekecewaan dari masyarakat. Apalagi saya maju melalui jalur perseorangan tidak punya struktural DPW, DPC, hingga tingkat ranting seperti bacagub lainnya," kata pria yang juga pengacara tersebut.

Agar hal itu tak terjadi, lanjut dia, Eggi meminta KPU Jatim harus bekeja secara profesional dan jangan tidak mempersoalkan jika ada kekurangan dalam persyaratan.

Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah mempersiapkan kekurangan KTP seperti yang disyaratkan KPU. Dari total sekitar 1.756.000 KTP, timnya sudah menyiapkan lebih dari itu. Bahkan, targetnya hingga penyerahan KTP pada 23 Juni, sudah ada sekitar dua juta lembar KTP yang diserahkan.

Pasangan Eggi-Sihat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ditemukan sekitar 850 ribu KTP bermasalah. Sesuai aturan maka pasangan tersebut harus menggantinya dua kali lipat dari KTP bermasalah.

Hanya saja, masalahnya adalah bagaimana pekerjaan yang susah dan tidak murah, hingga kemudian dijegal lagi. Yang jadi pertanyaan, kata Eggi, bagaimana cara kerja pegawai KPU? Apalagi bisa dalam waktu singkat memverifikasi sejuta lebih KTP se-Jatim.

"Karena itulah kami mempertanyakan jika nantinya jumlah KTP dukungannya dinyatakan kembali bermasalah. Kami mengumpulkan KTP itu selama enam bulan dengan susah payah. Sehingga kami minta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jatim untuk turun ke lapangan secara langsung," katanya.(*)