Ketangguhan mesin Partai Demokrat (PD) diuji dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2013. Apakah PD dapat mengantarkan Soekarwo-Saifullah Yusuf menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk kedua kalinya atau malah sebaliknya? Lantas apa pengaruh hasil pilgub tersebut terhadap masa depan PD dan SBY ?.

Pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 tinggal menghitung bulan, 29 Agustus 2013. Aroma hajat demokrasi lokal Jawa Timur kali ini agak berbeda dengan pilgub sebelumnya, atau pilgub di provinsi lainnya. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya.

Pertama, Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbesar berdasarkan data KPU 2009. Kedua, kembali bertarungnya Soekarwo dan Khofifah Indar Parawansa dalam sirkuit Pilgub Jatim. Ketiga, pelaksanaannya delapan bulan menjelang Pileg dan 13 bulan menjelang Pilpres 2014.

Karena itu, tak berlebihan jika publik menilai Pilgub Jatim ini tak ubahnya seperti ajang "try out" atau memanaskan mesin bagi partai politik (parpol) menjelang Pileg dan Pilpres 2014.

Data DPT KPU 2009, ada tujuh provinsi yang memiliki jumlah pemilih besar dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Timur 29,514,290. Jawa Barat 29,002,479. Jawa Tengah 26,190,629. Sumatera Utara 9,180,973. DKI Jakarta 7,026,772. Banten 6,581,587. Sulawesi Selatan 5,630,977. Total jumlah pemilih di ketujuh provinsi itu adalah 113,127,707 atau 66,62 persen dari jumlah pemilih nasional.

Jumlah pemilih di ketujuh provinsi tersebut tak ubahnya sebagai magnet electoral bagi parpol. Parpol akan berlomba-lomba untuk meraih simpati para pemilih, tidak terkecuali PD. Makanya, tidak mengherankan PD mencalonkan Soekarwo sebagai calon gubernur yang notabene adalah Ketua PD Jawa Timur.

Berdasarkan data KPU 2009 dari ketujuh provinsi tersebut, Jawa Timur menyumbang 3,581,647 suara atau 16,50 persen perolehan nasional PD. Jawa Barat, 4,629,275 (21,32 persen). Jawa Tengah 2,403,459 (11,07 persen). DKI Jakarta 1,419,981 (6,54 persen). Sumatera Utara 1,006,676 (4,63 persen). Banten 903,890 (4,16 persen). Sulawesi Selatan 578,470 (2,66 persen). Total suara PD dari ketujuh provinsi adalah 14,523,398 (66,91 persen).

Target kemenangan di Jawa Timur menjadi harga mutlak bagi PD. Alasannya, dari keenam provinsi tersebut, calon yang diusung PD kalah semua. Tiga dari provinsi tersebut bahkan mengusung Ketua DPD PD sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur. Tiga provinsi itu yakni Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Keruan saja kekalahan di enam provinsi mengganggu stabilitas PD dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. Total suara PD di keenam provinsi tersebut 50,41 persen atau setengah perolehan nasional PD. PD dan Soekarwo pasti sadar dengan fakta tersebut. Mereka tidak mau kekalahan itu terjadi di Jawa Timur.

Bisa dibayangkan apabila kekalahan itu terjadi di Jawa Timur? Ramalan bakal kembalinya PD sebagai partai medioker akan terbukti. Karena mereka tidak mampu menggerakkan hampir 70 persen suara yang mereka miliki dari ketujuh provinsi tersebut. Karena itu, tidak berlebihan jika nasib PD dan SBY berada di tangan Soekarwo dan Jawa Timur.


Akankah Menggunakan Invisible Hand ?.

PD Jawa Timur kembali mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) untuk betarung di Pilgub Jatim. Dukungan resmi partai berlambang mercy kepada KarSa sudah dapat dibaca jauh-jauh hari. Adalah jabatan Soekarwo sebagai Ketua DPD PD Jawa Timur sebagai alasannya.

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah Ketua DPD PD maju dalam kontestasi pilgub. Di Pilgub Sulawesi Selatan 2013 contohnya. Ketua DPD PD Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin maju sebagai calon gubernur. Di Pilgub DKI Jakarta 2012, Ketua DPD DKI Jakarta Nachrawi Ramli mencoba peruntungan sebagai wakil gubernur. Di Pilgub Banten 2011, Ketua DPD Banten Wahidin Halim maju sebagai calon gubernur.

Hajat politik ketiga Ketua DPD PD tersebut gagal. Mereka kalah dalam kontestasi pilgub. Soekarwo tidak ingin hal itu terjadi pada dirinya. Karena itu, jauh-jauh hari, bersama Saifullah Yusuf, mereka memersiapkan segala sesuatunya. Seperti memborong partai pengusung, mempersiapkan sumber daya manusia (man power), sumber dana (money power), lobi-lobi politik, dan lainnya.

Banyak pendapat yang menilai KarSa lebih diuntungkan dibandingkan kompetitor, seperti Bambang D.H-Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryyadi Sumawireja.

Sebagai contoh, dari segi modal sosial-politik, KarSa sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi program serta visi mereka untuk masa bakti periode kedua. Begitu pula dengan durasi pendekatan kepada pemilih. Namun tidak sedikit pula yang khawatir dengan segala keuntungan yang dimiliki pasangan petahana ini.

Ingatan publik dan pemilih di Jawa Timur melambung kembali kepada proses hajatan demokrasi Pilgub 2008. Boleh dikatakan Pilgub 2008 di Jawa Timur termasuk pilkada termahal di Indonesia. Ongkos sosial, politik, dan kemanusiaan selama hajatan itu sangat tinggi. Ada konflik sosial-politik, tergerusnya dana APBN untuk melaksanakan pilkada tersebut hingga putaran ketiga, hingga tetesan darah.

Saat itu mata publik tertuju kepada pasangan ini. Adalah jabatan sebagai Sekretaris Daerah Jawa Timur yang diemban Soekarwo dinilai sarat muatan (vested interest) dalam Pilgub 2008 menjadi musababnya. Di Pilgub 2013, pasangan ini ada di epicentrum kekuasaan Jawa Timur. Mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mengutip Lord Acton, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Dengan posisi mereka itu, celah menggunakan kekuasaan dan kebijakan sebagai penguasa Jawa Timur selalu terbuka lebar. Pertanyaan apakah mereka mau memanfaatkan atau tidak? Apakah mereka mau menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan?.

Peristiwa kelam di Pilgub 2008 menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan demokrasi di Jawa Timur. Publik dan pemilih di Jawa Timur berharap peristiwa itu tidak terulang pada Pilgub 2013. Pesan itu tentu tidak hanya disampaikan kepada petahana, namun juga kepada kedua pasangan lainnya. (*)

--------------
*) Penulis adalah Senior Researcher "Founding Fathers House" dan alumnus Universiti Sains Malaysia.