Jember (Antara Jatim) - Rumah dinas dan kantor Resor Pemangkuan Hutan Perhutani di Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dibakar dan dirusak massa, Rabu (5/6) malam.

Dua bangunan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan dapur hangus terbakar dan kantor administrasi milik Perhutani Resor Pemangku Hutan (RPH) Mandiku rusak parah akibat amukan massa, bahkan pohon jati dirobohkan warga tepat di atas atap kantor Perhutani setempat.

"Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan ditemukan sejumlah botol bensin yang diduga kuat untuk membakar rumah dinas RPH Perhutani di Mandiku," kata Kapolres Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jayadi, Kamis.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan sejumlah bebatuan berserakan yang digunakan untuk merusak kantor administrasi RPH Perhutani di Mandiku tersebut, sehingga kantor rusak parah.

"Kami akan terus menyelidiki aksi anarkis yang dipicu oleh sengketa tanah dan berusaha untuk memburu para pelaku pembakaran dan perusakan kantor milik Perhutani Mandiku," tuturnya.

Aparat kepolisian masih berjaga-jaga di kantor administrasi Perhutani Mandiku dan memasang garis polisi (police line) yang mengelilingi sekitar kantor RPH Perhutani yang dibakar dan dirusak massa.

Sementara salah seorang warga Dusun Mandiku, Sutrisno mengaku menolak tanah seluas 555 hektare tersebut diambil alih oleh pihak Perhutani dengan sistem tukar guling satu banding satu yakni warga harus memberikan lahan pengganti kepada Perhutani.

"Tanah ini adalah milik warga karena seluruh warga yang berada di sini membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 1964, sehingga kami menolak untuk dipindahkan," tuturnya.

Ratusan warga di kawasan Mandiku melampiaskan kemarahannya dengan bertindak anarkis membakar dan merusak rumah dinas dan kantor karena tim Deputi Kementerian Kehutanan datang ke lokasi sengketa tanah tanpa pemberitahuan kepada warga setempat.

Informasi yang beredar, tim tersebut hendak menggalang tanda tangan warga untuk persetujuan penyelesaian sengketa tanah dengan sistem satu banding satu. (*)