Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 515 calon legislator dari tujuh partai politik di Kota Surabaya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk bisa mengikuti Pemilu 2014.

"Dari jumlah tersebut, ada tujuh parpol yang semua calegnya tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci usai pemaparan rekapitulasi hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Surabaya di KPU Surabaya, Rabu.

Tujuh parpol tersebut adalah Partai Nasdem dengan 50 caleg tak lolos verifikasi, PDIP dengan 50 caleg, Partai Golkar dengan 50 caleg, Partai Gerindra sebanyakn 50 caleg, PPP dengan 50 caleg, PBB dengan 26 caleg dan PKPI dengan 38 caleg.

Sedangkan caleg dari parpol yang sedikit memenuhi syarat yakni PKS sebanyak 26 caleg, Partai Demokrat 12 caleg, PKB 9 caleg, PAN 1 caleg dan Partai Hanura 1 caleg.

Adapun syarat administrasi yang belum dipenuhi caleg di antaranya soal penempatan caleg. "Caleg tidak tahu ditempatkan di dapil (daerah pemilihan) mana dan nomor urut berapa?. Sehingga calon tidak mengisi form itu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, identitas KTP tidak sama, legalisir tidak menggunakan cab basah tapi scan, surat kesehatan jasmani dan rohani, pas foto yang tidak disertai soft copynya dan surat lampiran yang mencalonkan dari partai lain.

Namun demikian, lanjut dia, caleg bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki hingga 22 Mei mendatang.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari Partai Demokrat, Bambang Tejo mengatakan bahwa rekapitulasi verifikasi dari KPU tidak rinci sehingga membingungkan caleg lain.

"Mestinya kan disebutkan dengn rinci, namanya siapa terus salahnya dimana. Kalau hanya nomor urut seperti ini kurang jelas," katanya.

Hal sama juga diungkapkan perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa ada perbedaan tafsir atas aturan terkait nama dan penyebutan gelar yang sudah di lampiri ijazah, namun oleh KPU Surabaya berbeda pendapat.

"KPU surabaya mengatakan, gelar harus masuk di KTP, itu yang kami ajukan keberatan," ujar Zakaria yang juga Sekretaris DPD PKS Surabaya.

Keberatan dilakukan karena penyebutan gelar di KTP tidak diatur dalam peraturan KPU manaupun termasuk SE KPU RI terbaru Nomor 315/LPU/V/2013.

Untuk itu, lanjut Zakaria, jika mau menambah gelar di kertas suara, maka harus dimasukkan BB11 dan dilampiri legalisir ijazah.

"Ini hanya perbedaan penafsiran, karena di KPU daerah lain membolehkan, kami minta KPU Surabaya konsultasi lagi ke KPU Jatim," ucapnya. (*)