Malang (Antara Jatim) - Penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang mendapatkan penjagaan dan pengawasan ketat dari aparat kepolisian karena dikhawatirkan adanya penyusup yang melakukan provokasi selama kegiatan tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Hendry ST, Selasa, mengatakan, dalam tahapan penetapan para calon tersebut juga akan dilanjutkan dengan Deklarasi Damai oleh seluruh pasangan calon.

"Untuk menghindari bentrok antarpendukung, setiap pasangan calon maksimal hanya boleh membawa timnya maksimal sebanyak 20 orang. Dan, pendukung inilah yang akan mendapatkan pengawasan secara ketat dari kepolisian," tegas Hendry.

Ia mengatakan, dalam penetapan calon itu nanti juga akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan yang akan dicentang pemilih pada 23 Mei mendatang.

Menyinggung hasil verifikasi berkas pencalonan, Hendry mengatakan, sudah tuntas semua dan kemungkinan besar semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (cawali-cawawali) lolos, baik dukungan partai politik maupun perseorangan serta kelengkapan lainnya.

Sehingga, lanjut Hendry, kemungkinan besar keenam pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang dan mengikuti pengundian nomor urut.

"Kami berharap tahapan demi tahapan Pilkada Kota Malang, bahkan hingga selesai penghitungan suara dan penetapan wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018 berjalan lancar dan damai. Situasi dan kondisi keamanan pun juga kondusif," tegas Hendry.

Pilkada Kota Malang bakal diikuti oleh enam pasangan calon, yakni empat pasangan diusung oleh partai politik (parpol) dan dua pasangan lainnya berangkat dari jalur perseorangan.

Empat pasangan yang diusung parpol itu adalah pasangan Agus Dono-Arif HS (Partai Demokrat-PKS), Heri Puji Utami-Sofyan edy Jarwoko (Partai Golkar-PAN), Moch ANton-Sutiaji (PKB-Gerindra). Sedangkan dua pasangan dari jalur perseorangan adalah Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin dan Ahmad Mujais-Yunar Mulya.

Pelaksanaan pencentangan 23 Mei 2013 dan seluruh kegiatan pemerintahan, swasta maupun sekolah kemungkinan besar juga diliburkan.(*)