(Surabaya/Antara) - Tidak ada pilihan, agaknya saat ini hanya ada dua pilihan yakni melawan terorisme (dengan menggunakan Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror) atau melawan Densus 88 (dengan membiarkan terorisme membayangi setiap aktivitas masyarakat)?.

"Saya tidak peduli dituding antek asing atau memojokkan Islam. Saya juga Islam, masak saya memusuhi agama sendiri? Saya tidak tahu ada Amerika atau asing, saya hanya tahu ada bom dan ada korban jiwa, itu cukup," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai di Surabaya, 21 Maret 2013.

Mengutip terpidana Bom Bali, Ustadz Ali Imron, ia mengungkapkan bahwa Ali Imron sendiri hingga kini tidak mau disebut sebagai mantan teroris, karena dia masih merasa sebagai pejuang Negara Islam.

"Saya masih teroris, tapi saya tidak setuju dengan bom," ucapnya, menirukan, saat berdialog dengan jurnalis setelah melantik pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jatim.

Terkait ketidaksetujuan Ustadz Ali Imron dengan bom sebagai alat perjuangan itu, Deputi I BNPT (Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi) Mayjen TNI Agus Surya Bakti menyebut fakta yang menjadi alasan utama yakni pelaku dan korban sama-sama Muslim.

"Ibaratnya, teroris itu belum tamat mengaji, karena jihad dalam Islam bukan pakai kekerasan, sebab orang bekerja untuk keluarga juga jihad, tapi kenapa pejuang Islam mengebom muslim yang sedang bekerja untuk keluarganya yang nota bene berjihad juga?," kilahnya.

Namun, upaya Polri melawan terorisme dengan menggunakan Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror dituding sebagai antek Amerika dan pembantai umat Islam di Indonesia, apalagi polisi Amerika dan Australia juga melatih anggota Densus 88/AT dalam beberapa pelatihan.

Akhirnya, sejumlah tokoh ormas yang menargetkan tegaknya syariah dan Khilafah Islamiah pun meminta Densus 88/AT dibubarkan, karena Densus 88 telah banyak memakan korban muslim, sehingga tidak boleh diteruskan, agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi.

Apalagi, terduga teroris harus tertembak peluru, sehingga menimbulkan ketakukan masyarakat, bahkan aksi brutal Densus 88 juga sering melecehkan umat Islam, karena beberapa kali baku tembak terjadi di tempat ibadah.

Masalahnya, upaya mendesak pembubaran Densus 88/AT agaknya bukan solusi yang jitu, karena hal itu justru akan memberi ruang gerak yang bebas kepada teroris untuk melakukan pengeboman dan penembakan dimana-mana, sehingga korban sipil akan tetap saja ada.

Ya, negara harus memilih yakni menghindari korban dalam jumlah lebih banyak lagi melalui pemberantasan terorisme, meski cara pemberantasan terorisme dengan Densus 88/AT banyak dipertanyakan, namun itulah pilihan paling memungkinkan saat ini.


"Video Densus"
Ibarat perang, desakan pembubaran Densus pun memanfaatkan media massa dengan mengunggah "video Densus 88/Antiteror" yang mengaitkan Densus 88/AT dengan upaya memojokkan Islam, sehingga desakan pembubaran Densus 88/Antiteror menemukan argumentasi.

"Video Densus 88/Antiteror di Poso itu nggak benar, karena 'video' itu bukan tentang Densus, tapi tentang operasi polisi yang melibatkan Mabes Polri hingga Polsek di Poso untuk menyerbu daerah persembunyian teroris yang meneror warga pasca-mutilasi pelajar SMK pada tahun 2005," kata Ansyaad Mbai.

Menurut dia, penyerbuan itu merupakan permintaan DPRD Poso untuk melakukan operasi kepolisian, karena para pelaku mutilasi itu membawa bom dan senjata yang dipasok dari Filipina.

"Operasi penyerbuan itu juga dipantau anggota Komnas HAM Zumrotin, lalu petugas menunjukkan adanya 31 bom yang ada di tangan mereka, sejumlah senjata api, berapa korban tewas dari kalangan polisi, teroris, dan masyarakat akibat operasi itu," katanya.

Namun, video dari operasi itu diambil dalam bentuk potongan-potongan untuk menguatkan "alasan" pembubarannya. "Borgol dan interogasi yang dilakukan aparat saat itu juga sudah sesuai standar internasional dalam pemberantasan teroris," katanya.

Bahkan, katanya, standar prosedural yang dijalankan polisi Indonesia tergolong "soft", sebab tindakan melawan terorisme di negara lain, baik AS, Eropa, Afrika, maupun Asia, justru dilakukan dengan bombardir sarang teroris dengan rudal melalui pesawat tempur.

Namun, Ansyaad Mbai mengingatkan bahwa gerakan teroris di Indonesia tidak dapat dibaca secara sepotong-potong, seperti halnya potongan-potongan dalam video "Densus" itu.

"Jaringan yang ada di seluruh Indonesia memang saling terkait dengan tiga sumbu yakni Poso, Jakarta, dan Solo. Poso sebenarnya merupakan target lokasi latihan untuk mengembalikan konflik sektarian, tapi gagal, karena umat Kristen dan Islam di Poso sudah lelah berkonflik dan mereka justru saling bekerja sama," katanya.

Oleh karena itu, para teroris akhirnya melebarkan sayap dengan mengebom dimana-mana, bahkan tahun 2013 juga masih ada, namun bentuknya adalah perampokan emas yang diungkap oleh Polda Metro Jaya.

"Awalnya, saya tidak percaya kalau perampokan emas itu ada kaitannya dengan teroris, tapi begitu ada nama M, maka ketahuan kalau perampokan emas itu merupakan penggalangan dana untuk aksi terorisme," katanya.

Hal itu membenarkan penangkapan jaringan teroris di beberapa kota seperti Gambir, Banten, Palembang, Medan, Solo, Makassar, Bima, dan seterusnya yang merupakan jaringan MLM online yang ternyata merupakan sumber donasi terorisme di Indonesia.

"Mereka justru mampu menggalang dana Euro yang nilainya mencapai Rp8 miliar dan dananya sudah digunakan bom gereja di Solo, bahkan pelatihan militer di Poso juga digerojok dana ratusan juta dari MLM itu, termasuk untuk membeli bahan peledak," katanya.


Doktrin teroris
Agaknya, (melawan) Densus atau (melawan) teroris merupakan pilihan yang sama-sama tidak akan ada ujung akhirnya, karena itu doktrin agama yang menjurus ke arah terorisme merupakan sumber yang harus menjadi perlawanan utama.

"Para teroris itu sudah memasuki 'cyber media' untuk melakukan sosialisasi doktrin terorisme, bahkan mereka sudah memanfaatkan internet untuk membagi pengetahuan tentang cara merakit bom," kata Deputi I BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Tidak hanya laman/situs internet, katanya, para teroris juga sudah memanfaatkan "cyber media" untuk penggalangan dana, seperti MLM di Medan yang dimanfaatkan untuk donasi bagi aksi terorisme di Poso, Palembang, Medan, Makassar, Bima, dan sebagainya.

"Mereka mampu menghimpun donasi sebesar Rp8 miliar, tapi upaya penggalangan dana ala MLM di Medan itu akhirnya dapat dicegah aparat penegak hukum. Jadi, para teroris sudah memanfaatkan jaringan internet untuk beraksi," katanya.

Bahkan, katanya, berbagai aksi pengeboman di Tanah Air diduga kuat dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan internet, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan menemukan operator aksi terorisme yang terjadi.

Selain itu, BNPT juga sudah menemukan aksi terorisme yang menggunakan "bio terorism" di Jakarta dan Solo. "Para teroris itu sudah mencoba meracuni anggota Polsek se-Jakarta, kemudian mereka juga melakukan hal serupa di Solo, tapi upaya mereka terdeteksi," katanya.

Namun, Kepala BNPT Ansyaad Mbai menyebutkan bahwa berbagai aksi terorisme dengan berbagai cara itu mengerucut pada "peta teroris" di Indonesia yakni Solo, Jakarta, dan Poso.

"Awalnya, saya tidak percaya, tapi buku 'Tazkirah 2' yang dikarang Ustadz Abubakar Baasyir menguatkan 'peta' itu. Mereka berencana meledakkan Solo, Jakarta, dan Poso secara bersamaan, tapi gagal dan hanya terlaksana di sebuah pos polisi, karena terdeteksi lebih dulu," katanya.

Masalahnya, aparat penegak hukum tidak dapat membekuk penyebar doktrin yang menyebarkan pasal kebencian kepada negara dan masyarakat hingga memobilisasi kebencian itu menjadi aksi terorisme.

"Kami hanya dapat memerangi aksi terorisme itu di lapangan, sedangkan upaya memobilisasi kebencian belum diatur dalam hukum, padahal kalau di Inggris dikenai 10 tahun penjara, atau di negara lain selalu diburu dengan pesawat tempur seperti jaringan Al Qaeda," katanya.

Agaknya, radikalisme gagasan, seperti keinginan mendirikan negara Islam atau provokasi ala Ustadz Abubakar Baasyir, merupakan sumber doktrin yang mendorong aksi terorisme, karena itu Revisi KUHP perlu memasukkan pasal mobilisasi kebencian kepada negara dan masyarakat, sehingga teroris pun dapat diberantas dengan pemberantasan tanpa Densus 88/AT. (*)