Surabaya (Antara Jatim) - Sejumlah pengusaha angkutan khusus anggota Organda dari tujuh kawasan pelabuhan besar di Indonesia membahas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan bagi angkutan barang khususnya armada truk anggota Organda.

"Kami menyikapi peraturan itu dengan mengumpulkan seluruh anggota tersebut dalam sebuah pertemuan yakni forum komunikasi khusus," kata Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Fredy Lamahayu, dihubungi di Surabaya, Senin.

Menurut dia, ketujuh organda itu meliputi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

"Selain itu, termasuk Pelabuhan Makasar dan Pelabuhan Cirebon," ujarnya.

Saat ini pihaknya menjadi tuan rumah pertemuan Organda angkutan khusus pelabuhan. Langkah tersebut adalah tahap awal dari Organda di tujuh kawasan itu.

"Mengenai pertemuan itu, kami laksanakan sejak pagi hingga sore dan dilakukan secara tertutup," katanya.

Ia menambahkan, pada pertemuan Organda Pelabuhan yang baru pertama dilaksanakan di Indonesia tersebut ada sejumlah materi rapat yang disiapkannya, salah satunya pembentukan forum komunikasi bagi angkutan khusus pelabuhan mengingat forum ini sangat penting keberadaannya.

"Bahkan, bertujuan merentas dan mengurai sejumlah persoalan seputar angkutan logistik khususnya yang terkait dengan Organda maupun angkutan khusus pelabuhan," katanya.

Khususnya, lanjutnya, pembahasan tentang materi yang sangat krusial terkait kebijakan pemerintah dalam hal ini Permen ESDM No. 1/2013.

"Apalagi, kebijakan yang sudah berlaku sejak 1 Maret 2013 sangat memberatkan dan sulit diterapkan. Untuk itu, perlu direspon tersendiri pada forum sekarang," katanya.

Ia optimistis, ada kesamaan sikap dari Organda Pelabuhan ini guna menanggapi kebijakan yang dinilainya tidak mendukung keberlangsungan dunia usaha.

"Tapi, agenda dari Organda Tanjung Perak sudah jelas. Kami harap dengan diadakannya forum Organda Pelabuhan maka ada solusi yang terbaik," katanya.(*)