Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, mengajukan rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2013 karena kekurangan pegawai yang hingga kini belum terpenuhi.

"Setiap tahun pasti ada PNS yang pensiun, mengundurkan diri, ataupun alasan lain, sehingga jumlahnya berkurang dari kebutuhan yang ada. Untuk itu, Pemkot Madiun segera mengajukan rekrutmen CPNS ke pemerintah pusat," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Madiun, Edi Hermayanto, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Madiun masih kekurangan pegawai hingga 200-an orang PNS untuk bertugas di sejumlah dinas dan satuan kerja wilayah setempat. Untuk menutupi kekurangan pegawai tersebut, selama ini Pemkot Madiun menggunakan tenaga kontrak ataupun tenaga honorer.

"Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan, hingga kini Pemkot Madiun masih butuh banyak pegawai. Kebutuhan terbanyak berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun. Lainnya, hampir merata di sejumlah satuan kerja yang ada, sedangkan guru sudah cukup," kata dia

Karena itu, lanjut Edi, Pemkot Madiun berencana mengajukan rekrutmen CPNS dengan jumlah mencapai 230 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengajuan telah dilakukan sekitar dua bulan yang lalu.

Selain karena kebutuhan, rencana pengajuan rekrutmen CPNS tersebut, juga didukung oleh berakhirnya moratorium penerimaan CPNS selama 16 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2012 lalu. Meski demikian, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan jika pemerintah daerah akan mengadakan rekrutmen CPNS.

Aturan tersebut di antaranya, perekrutan pegawai negeri sipil hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Perekrutan juga harus disertai dengan rencana redistribusi pegawai serta penerapan pola rekrutmen CPNS yang terbuka, adil, bersih, efisien, dan akuntabel.

Selain itu perekrutan pegawai hanya boleh dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas izin Komite Pengarah Reformasi Birokrasi.

"Yang pasti kami telah mengajukan rekrutmen CPNS pada tahun ini, soal disetujui atau tidak tergantung dari pemerintah pusat," tambah Edi.

Adapun, jumlah satuan kerja atau struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun mencapai 25 unit. Yang terbagi atas, dinas sebanyak delapan unit, badan sebanyak empat unit, kantor sebanyak empat unit, bagian sebanyak enam unit, dan kecamatan sebanyak tiga unit. (*)

Editor : Slamet HP